BERITAKALTIM.CO – Bawaslu Kota Balikpapan menggelar rapat koordinasi terkait dengan posisi stakholder dalam menciptakan Pilkada 2024 Bersih di Kota Balikpapan.
Dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Balikpapan, akademisi dan Badan Kesbangpol di Hotel Novotel Balikpapan, pada Rabu (31/7/2024).
Ketua Bawaslu Balikpapan Wasanti menyampaikan, pihaknya harus menyelesaikan 38 kegiatan sosialisasi sebelum waktu pencalonan baik di tingkat kecamatan maupun kota.
“Idealnya sosialisasi itu disampaikan diawal, jadi ketika nanti masuk ke tahap kampanye, masyarakat yang sudah kami sentuh ini diharapkan bisa mengerti apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka,” jelasnya.
Wasanti menyampaikan ada perubahan paradigma dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Balikpapan.
Bawaslu lebih berbicara mengenai netralitas ASN dan aparat negara, hingga menyampaikan tindakan tegas dalam penegakan hukumnya.
Untuk menciptakan Pilkada bersih, ia berharap Pilkada 2024 tanpa money politik, tanpa berita hoax dan memiliki ASN yang netral.
“Saya sudah sering katakan, ini isu setiap pemilu, bukan saat ini saja, tetapi sebelumnya juga ada isu seperti ini,” akunya.
Selain untuk pengelolaan anggaran di internal Bawaslu sebesar Rp17,5 miliar diharapkan lebih jelas. Dan untuk mengetahuinya, semua bisa di akses di link Bawaslu sekitar bulan Januari 2024, untuk melihat penggunaan anggaran hibah yang diterima Bawaslu.
“Itu bentuk transparasi dan pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, terkait penggunaan dana hibah itu,” paparnya. #
Reporter: Thina | Editor: Wong
Comments are closed.