BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Kota Samarinda tengah berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait polemik jual beli buku penunjang yang ramai diperbincangkan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, mengungkapkan beberapa opsi untuk mengatasi persoalan biaya buku penunjang bagi murid. Opsi tersebut mencakup pembelian buku penunjang atau pencetakan buku penunjang oleh Pemkot Samarinda untuk kebutuhan belajar mengajar di sekolah.
“Sementara ini masih menunggu persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait opsi mana yang akan disepakati,” ucapnya, Rabu (7/8/2024).
Karena masih dalam tahap pembahasan oleh TAPD, Disdikbud Samarinda belum bisa memberikan keputusan sendiri. Mengingat pembelanjaan buku penunjang baik di tingkat SD maupun SMP membutuhkan anggaran yang besar.
Di tingkat SD, satu murid membutuhkan sekitar 8 buku, sedangkan di tingkat SMP membutuhkan 10 buku. Total anggaran yang diperlukan mencapai Rp62.976.200.000, dengan rata-rata harga buku antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu.
“Alhamdulillah Pak Wali Kota (Andi Harun) merespon, tinggal menunggu dari TAPD, apakah kita akan membeli untuk mengejar waktu yang ada, atau mau mencetak untuk tahun pelajaran depan. Kalau membeli, kita harus bergerak cepat,” ujarnya.
Jika opsi pencetakan disetujui, Disdikbud Samarinda akan mengumpulkan guru terbaik untuk menyusun kerangka buku, baik dalam bentuk soal maupun bentuk lainnya. Proses penyusunan tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar empat hingga lima bulan.
“Tahun depan kita tidak akan menghadapi persoalan tentang membeli buku penunjang lagi, karena semua sudah dibuat dan pemerintah yang mencetak,” jelasnya.
Ia berharap TAPD dapat mempertimbangkan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan harga buku penunjang yang mahal ini.
“Saya kira yang harus diperhatikan adalah bagaimana merespon ini. Mungkin di awal kita harus mengeluarkan budget yang besar, tapi kita tunggu saja dulu hasilnya,” pungkasnya. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong
Comments are closed.