BERITAKALTIM.CO – Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina, melontarkan kritik tajam terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam politik praktis menjelang Pilkada Kota Bontang mendatang.
Kritik ini disampaikan Amir dalam interupsi pada Rapat Paripurna Ke-18 Masa Sidang III Tahun 2024, yang dilaksanakan di Pendopo Rujab Walikota Bontang, Senin, (12/08/2024).
Amir menyampaikan kekhawatirannya mengenai peran ASN dalam politik praktis. Menurutnya, banyak ASN di Bontang yang terlihat semakin aktif terlibat dalam kegiatan politik, yang menurutnya melanggar aturan yang ada.
“Ini kan sudah mendekati Pilkada, saya mengingatkan Wali Kota Bontang untuk menindak tegas ASN yang terlibat dalam politik praktis,” tegas Amir dalam interupsinya, Senin, (12/08/2024).
Ia menambahkan, ada sejumlah ASN yang terlibat dalam politik praktis dengan cara yang sangat mencolok, menurutnya hal ini harus segera ditindaklanjuti untuk menjaga netralitas birokrasi.
Amir menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak hanya melanggar kode etik ASN tetapi juga merusak integritas dan profesionalisme pemerintahan.
“Sanksi ini perlu, guna memastikan pemilihan umum berlangsung adil dan bersih, dan menjaga profesionalisme ASN di tengah dinamika politik yang semakin intens,” tambahnya
Rapat Paripurna ini merupakan ajang penandatanganan Nota Kesepakatan antara Wali Kota Bontang dan DPRD Kota Bontang mengenai Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. #
Reporter: Ipul | Editor: Wong
Comments are closed.