BERITAKALTIM.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso, menegaskan bahwa narasi politik dinasti yang kerap muncul dalam perdebatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak relevan.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat lain.
Rusmadi menjelaskan, tidak ada regulasi yang melarang seseorang untuk mencalonkan diri dalam Pilkada hanya karena adanya hubungan kekerabatan.
“Jika ada pertimbangan soal kerabat, pertanyaannya adalah apakah ada undang-undang yang melarang seseorang maju karena hubungan kekeluargaan? Tidak ada. Yang memilih adalah rakyat, dan rakyat yang menentukan siapa yang layak memimpin,” tegas Rusmadi saat ditemui di balaikota Samarinda, Selasa (22/10/2024).
Ia juga menyoroti anggapan bahwa hubungan kekerabatan sering kali dikaitkan dengan potensi penyalahgunaan wewenang dalam sistem demokrasi. Namun, menurut Rusmadi, niat seseorang tidak bisa diukur hanya dari hubungan keluarganya.
“Siapa yang bisa mengukur niat seseorang? Jika seseorang maju dalam Pilkada, kita harus percaya bahwa niatnya baik. Jika niatnya tidak baik, pasti bukan Pilkada tempatnya,” ujarnya.
Dalam sistem demokrasi, lanjut Rusmadi, setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan. Undang-undang yang ada di Indonesia, termasuk undang-undang terkait Pemilu, memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.
Oleh karena itu, narasi yang menyudutkan seseorang hanya karena kekerabatan dinilai tidak berdasar.
“Perundang-undangan kita memberikan ruang bahwa setiap orang punya hak yang sama dalam pemerintahan. Termasuk undang-undang Pemilu, yang memberikan hak memilih dan dipilih kepada setiap warga negara,” tuturnya.
Rusmadi juga menyatakan bahwa narasi politik dinasti sering digunakan untuk menjelekkan seseorang tanpa dasar yang kuat.
“Narasi politik dinasti tidak relevan selama seseorang memiliki niat baik untuk memajukan daerah. Jika ada yang menarasikan ini tanpa dasar, justru itu mengerdilkan hak asasi manusia,” tambahnya.
Rusmadi menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai calon-calon yang bertarung dalam Pilkada.
Menurutnya, Pilkada tidak hanya soal tingkat partisipasi yang tinggi, tetapi juga tentang pemahaman yang mendalam dari masyarakat terhadap latar belakang dan kinerja calon.
“Masyarakat harus diberikan pemahaman yang benar tentang latar belakang dan kinerja calon. Jangan sampai masyarakat memilih berdasarkan informasi yang tidak akurat atau terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dilarang untuk menggiring atau memaksa masyarakat dalam memilih calon tertentu. ASN, menurutnya, harus netral dan tidak terlibat dalam upaya mempengaruhi pilihan masyarakat.
Menutup pernyataannya, Rusmadi menegaskan bahwa Pilkada adalah momentum penting bagi bangsa ini dalam menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, semua pihak harus serius dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memilih calon yang diyakini mampu membawa perubahan positif bagi daerah.
“Kita harus memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Jika ada yang melarang atau mempersoalkan niat baik seseorang untuk maju, itu justru melanggar hak asasi manusia,” pungkasnya.
Dengan demikian, Rusmadi berharap agar masyarakat dapat semakin bijak dalam berpartisipasi di Pilkada dan lebih fokus pada kualitas calon, daripada terjebak pada narasi-narasi negatif yang tak berdasar.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.