BERITAKALTIM.CO – Dugaan keterlibatan salah satu calon Dirut BUMD dengan kandidat Pilkada mencuat di media sosial, memicu respons cepat dari Bawaslu untuk melakukan klarifikasi.
Danny Bunga, Anggota Bawaslu Kaltim Divisi Hukum dan Sengketa, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memanggil Pemprov Kaltim untuk meminta keterangan resmi terkait foto seorang calon Dirut BUMD yang beredar di media sosial.
Dalam foto tersebut, calon Dirut tersebut terlihat bersama seorang kandidat Pilkada atau tim dari salah satu kandidat.
“Kami memanggil Pemprov Kaltim karena ingin mengonfirmasi apakah benar sosok yang ada dalam foto di media sosial adalah calon Dirut BUMD yang namanya tercantum di situs resmi Pemprov Kaltim,” kata Danny Bunga, Kamis (24/10/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kaltim mengarahkan disposisi keterangan kepada Kepala Biro Hukum dan Ekonomi, bukan kepada Penjabat (Pj) Gubernur atau Sekretaris Daerah Kaltim yang merupakan Ketua Panitia Seleksi.
Danny mengungkapkan bahwa Bawaslu mengajukan sekitar 25 hingga 30 pertanyaan kepada Kepala Biro Ekonomi, merinci bagaimana proses seleksi Dirut BUMD ini berjalan hingga pengumuman final.
“Proses seleksi ada di Biro Ekonomi, kami juga menanyakan penetapan Dirut BUMD di Biro Hukum, termasuk tahapan dan proses yang terlibat dalam seleksi ini,” jelasnya.
Menurut Danny, pihak Bawaslu juga telah meminta keterangan dari beberapa pihak lain, termasuk dari partai politik, beberapa calon Dirut BUMD, serta pihak yang muncul dalam foto yang beredar.
Hingga saat ini, Bawaslu belum menetapkan adanya pelanggaran karena belum ada laporan resmi atau temuan spesifik dari pihak internal maupun eksternal.
“Ini baru informasi awal. Kami mengumpulkan data dan menganalisis apakah ada pelanggaran yang perlu diselidiki lebih lanjut. Nanti akan ada rapat pleno di Bawaslu untuk memutuskan langkah berikutnya,” tambahnya.
Bawaslu, menurut Danny, berinisiatif untuk menelusuri kasus ini sebagai tanggapan atas keresahan publik.
“Kami Bawaslu tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat atau temuan pengawas pemilu, tapi juga aktif menindaklanjuti informasi yang sudah tersebar di media sosial. Pemanggilan Pemprov Kaltim ini bertujuan agar masyarakat mendapat kejelasan mengenai status pihak-pihak dalam foto, sehingga tidak muncul persepsi bahwa Bawaslu diam saja,” paparnya.
Kasus ini mengingatkan publik akan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses seleksi pejabat BUMD, terutama di tengah momen politik Pilkada.
Sementara itu, Bawaslu terus memantau perkembangan, dan menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak sesuai aturan yang berlaku jika ditemukan indikasi pelanggaran yang jelas. #
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.