BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) menggelar Rapat Forum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) terkait ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Selasa (3/12/2024).
Acara ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru 2025.
Dalam paparannya, Kepala Disperindagkop UKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
“Sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha sangat diperlukan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga. Kalimantan Timur yang bergantung hingga 90% pada pasokan dari luar daerah, menghadapi tantangan besar terutama dalam momen HBKN,” ujar Heni.
Heni mengungkapkan beberapa masalah utama terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok. Salah satunya adalah panjangnya rantai distribusi barang dari daerah produsen hingga ke konsumen di Kalimantan Timur, yang menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi.
“Panjang rantai distribusi dari produsen hingga konsumen di Kaltim sering kali menimbulkan fluktuasi harga. Selain itu, kurangnya gudang dengan Tanda Daftar Gudang (TDG) juga menyulitkan pemantauan stok,” tambah Heni.
Dari 345 gudang yang terdata di sistem OSS PDG, hanya 49 di antaranya yang merupakan gudang bahan pokok, dengan distribusi terbesar berada di Balikpapan (28 gudang), Samarinda (12 gudang), dan Bontang (6 gudang).
“Minimnya gudang terdaftar ini menghambat upaya pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga melalui operasi pasar atau pasar murah. Tanpa data stok yang akurat, analisis kebutuhan dan penyusunan kebijakan menjadi sulit,” jelas Heni.
Heni juga menyoroti pentingnya data manifest barang yang masuk ke Kalimantan Timur. Hingga kini, pemerintah masih kesulitan mendapatkan informasi ini, padahal data tersebut krusial untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kekurangan stok.
Disperindagkop UKM bersama Bank Indonesia juga tengah berupaya mengoptimalkan penggunaan Early Warning System (EWS) untuk mendeteksi potensi kenaikan harga barang seperti beras, minyak goreng, dan gula.
“Dengan data dan sistem yang akurat, kita dapat lebih proaktif dalam mengatasi persoalan pasokan dan harga. Operasi pasar dan langkah-langkah intervensi lainnya akan lebih efektif jika didukung oleh informasi yang valid,” tegasnya.
Di akhir pemaparannya, Heni mengajak seluruh stakeholder, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk bersama-sama mengawal ketersediaan barang kebutuhan pokok.
“Kolaborasi yang solid adalah kunci untuk menghadapi tantangan ini. Dengan dukungan semua pihak, kita dapat memastikan masyarakat Kalimantan Timur merayakan Hari Besar Keagamaan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok,” pungkasnya.
Forum ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang, terutama menjelang HBKN. Upaya ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak lonjakan harga yang berpotensi terjadi.
Reporter : Yani | Editor : Wong | ADV Diskominfo
Comments are closed.