BERITAKALTIM.CO-Aktivitas koperasi yang demikian marak di pedalaman dan pesisir Kabupaten Berau, yang berkedok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dicermati, apakah koperasi itu memang bermanfaat bagi masyarakat atau tidak, sebab ada ratusan
koperasi di Berau dan kebanyakan bermasalah dari sistem iuran peminjaman serta administrasi.
Karena itu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau mengawasi dengan jeli kegiatan koperasi yang ada, jangan sampai akhirnya merugikan masyarakat.
Demikian diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau Sutami, di ruang kerjanya, Jumat (14/3/2025).
“Diskoperindag harus betul-betul mengetahui apakah koperasi yang dibentuk itu memberikan manfaat kepada masyarakat atau hanya segelintir orang saja,” kata Sutami.
Sutami mengakui telah mengetahui ada ratusan koperasi di Berau dan kebanyakan bermasalah dari sistem iuran peminjaman serta administrasi.
“Saya tahu data, ada 400-an lebih koperasi dan itu bermasalah. Jadi koperasi-koperasi yang dibentuk itu, rata-rata mereka tidak menjalankannya namanya Rapat Anggota Tahunan,” jelas Sutami.
Sutami menilai kehadiran koperasi tersebut hanya menguntungkan segelintir orang dan pengurus keanggotaan mereka belaka.
“Yang dirugikan adalah anggota, kelompok masyarakat apa lagi termasuk masalah sawit ini banyak,” tegas Sutami.
Sutami mengakui bersama beberapa anggota Komisi II DPRD, sudah berulang kali bertemu dengan Diskoperindag Berau, untuk membahas penanganan masalah koperasi.
“Jadi banyak koperasi itu hanya atas nama dan banyak melakukan kegiatan tanpa berkomunikasi dengan Diskoperindag. Sementara tujuan Diskoperindag ini baik untuk membina koperasi yang ada,” beber Sutami.
Namun Dodong sapaan akrabnya melihat kondisi terkini koperasi yang terbentuk itu, kebanyakan menghalalkan segala cara regulasi peraturan hukum berlaku.
“Dan saya mendukung ketika koperasi ini benar-benar diremajakan dan kita benar-benarkan diberi pemahaman regulasi. Poin saya secara tegas, kebanyakan koperasi itu yang diuntungkan hanya ketua-ketua koperasi saja,” tutur Sutami.
Oleh sebab itu, politisi dari Partai Gerindra itu ingin Diskoperindag Berau, harus makin cekatan dan serius menindaklanjuti koperasi yang nakal terhadap regulasi hukum berlaku.
“Harus ditindak koperasi ini. Jadi jangan sampai pengawasnya juga bekerja sama dengan pengurus koperasinya. Tidak ada transparansi terhadap pengelolaan kepada anggota, mereka tertutup makanya ratusan koperasi di Berau masalah. Bukan murni kesalahan Diskoperindag juga,” papar Sutami.#
Reporter: Ana|Editor: Hoesin KH|Adv|DPRD Berau
Comments are closed.