BERITAKALTIM.C0-Menjadi seorang pemimpin memang tidak gampang, terlebih lagi di era yang sangat canggih, karena masyarakat dan terutama mahasiswa selalu memperhatikan kinerja seorang pimpinan apakah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak.
Hal itulah yang dialami Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Berau, di demo Aliansi Pemuda Berau dan mahasiswa Stiper, Jumat (28/2/2025) akhir bulan lalu.
Munculnya demo yang dilakukan Aliansi Pemuda Berau dan mahasiswa Stiper, sepertinya tidak lepas dari kinerja Kepala DTPHP yang dianggap tidak sejalan dengan program pemerintah yang telah digariskan.
Menanggapi aksi mahasiswa tersebut, anggota Komisi II DPRD Berau Gideon Andris, meminta Bupati Berau mengevaluasi kinerja dinas tersebut, termasuk kemungkinan pencopotan kepala dinas, jika terbukti tidak efektif menjalankan tugasnya.
“Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kendala yang menghambat kinerja DTPHP. Jika terbukti kurang maksimal, bukan tidak mungkin kepala dinas harus diganti,” kata Gideon Andris, Minggu (16/3/2025).
Gideon menekankan bahwa keputusan pencopotan kepala dinas sepenuhnya berada di tangan Bupati Berau, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan sejauh mana kelalaian dalam menjalankan tugas.
Di sisi lain, Gideon juga mengusulkan adanya diskusi terbuka antara kepala DTPHP dengan masyarakat dan petani guna mencari solusi bersama.
“Agar ada kejelasan dan langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas kinerja dinas,” papar Gideon Andris.
Seperti diketahui aksi yang dilakukan di depan kantor DTPHP akhir bulan lalu, dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja dinas yang dinilai belum sejalan dengan visi pemerintah Prabowo terkait swasembada pangan nasional.
Salah satu yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah minimnya keterlibatan pemuda dalam program ketahanan pangan.
Mereka menilai, pemerintah daerah seharusnya memberi ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam sektor pertanian guna memastikan keberlanjutan dan regenerasi petani di Berau.
“Minimal dengan diberikannya kesempatan ke generasi muda, kami tidak lagi pusing dalam mencari pekerjaan paska menyelesaikan studi. Anak-anak muda Berau dapat kembali ke kampung halamannya untuk mengembangkan daerahnya,” ujar Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Berau, Akbar.
Selain itu, massa juga menyoroti kurangnya transparansi dalam program penyuluhan dan pembentukan kelompok tani.
Di beberapa kampung, kelompok tani baru sulit mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Dinas dan justru diarahkan bergabung dengan kelompok yang telah lama berdiri.
“Di tempat kami, dari saya lahir sampai sekarang, ketua Gapoktan masih itu-itu saja. Bantuan pertanian malah dijadikan aset kepemilikan pribadi,” ungkap Akbar.
Akbar, menyatakan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam membenahi sistem pertanian di daerah. Pihaknya, menuntut transparansi dalam penyuluhan pertanian, pembentukan kelompok tani baru, serta restrukturisasi Dinas Pertanian agar sesuai dengan bidang dan keahliannya.
“Ini bukan hanya demi kami sebagai pemuda, tetapi juga demi keberlanjutan pertanian di Berau. Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret demi masa depan pertanian Berau yang lebih baik,” tegas Akbar.
Ada beberapa tuntutan dari aliansi tersebut di antaranya ialah :
1.Evaluasi kinerja Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perternakan (DTPHP) Kabupaten Berau
2.Copot Kepala DTPHP Berau
3.Transparansi Penyuluhan pertanian lapangan (PPL)
4.Perlunya pembentukan kelompok tani yang baru.#
Reporter: Ana|Editor: Hoesin KH|Adv|DPRD Berau
Comments are closed.