BERITAKALTIM.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda akhirnya angkat bicara terkait hasil audit dari Inspektorat Kota Samarinda yang mengungkap praktik pengelolaan dana parkir bermasalah.
Temuan mencengangkan ini mengindikasikan adanya oknum juru parkir (jukir) dan pegawai Dishub yang diduga mengkorupsi dana parkir, bahkan sampai membuka rekening pribadi untuk menampung pendapatan parkir yang seharusnya masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, dalam keterangannya menyebut bahwa dugaan tersebut muncul dari hasil audit terhadap pengelolaan parkir dari periode Januari hingga Agustus 2024.
“Temuannya memang cukup serius. Untuk inisial pelaku belum bisa kami sebutkan karena itu kewenangan Inspektorat. Namun, kami sudah mencurigai salah satu oknum sejak awal karena tidak patuh terhadap sistem pengelolaan dana parkir,” ujarnya, Senin (14/4/2025).
Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa jumlah kerugian negara akibat ulah oknum-oknum tersebut mencapai sekitar Rp100 juta. Dana tersebut semestinya disetorkan ke kas daerah, namun malah dialihkan ke rekening pribadi yang tidak memiliki legitimasi dalam sistem keuangan pemerintah.
“Dana itu secara bertahap sedang dikembalikan ke pemerintah kota. Kami dorong proses ini agar segera selesai sambil menunggu rekomendasi final dari Inspektorat,” jelas Manalu.
Manalu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam, dan akan menindaklanjuti hasil audit dengan sanksi tegas kepada pelaku. Rekomendasi sanksi diserahkan sepenuhnya kepada Inspektorat, yang kemungkinan mencakup penurunan jabatan hingga pemecatan bagi pegawai yang terbukti menyalahgunakan wewenang.
“Sanksinya disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Bisa penurunan jabatan, bahkan kalau berat bisa pemecatan. Kami tidak mentolerir praktik seperti ini,” tegasnya.
Kasus ini menjadi cambuk keras bagi Dishub Samarinda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir.
Manalu menyebut bahwa pihaknya akan segera menerapkan sistem pengawasan yang lebih akuntabel dan transparan, guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Ini jadi pelajaran besar untuk kami. Kami akan benahi sistem secara menyeluruh agar tidak ada lagi kebocoran PAD dari sektor parkir. Kami ingin ke depan semua terpantau digital, jelas, dan bisa diaudit kapan saja,” pungkasnya. #
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.