BERITAKALTIM.CO — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial RI. Dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Komisi IV menyoroti pentingnya optimalisasi rekrutmen siswa dan percepatan pembangunan fasilitas sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Alhamdulillah, rapat kerja kali ini bukan hanya memperkuat pemahaman kami di DPRD soal program Sekolah Rakyat, tapi juga jadi ajang kami memberikan banyak masukan agar implementasinya maksimal di Kaltim,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi usai rapat di Novotel Balikpapan, Jumat (11/7/2025).
Menurut Darlis, program Sekolah Rakyat tak boleh berjalan setengah hati. Ia menekankan bahwa proses rekrutmen siswa harus dilakukan secara proaktif, bukan sekadar menunggu calon siswa datang sendiri.
“Target rekrutmen siswa itu jangan cuma sebatas undangan. Pemerintah provinsi harus jemput bola. Kita punya tanggung jawab memastikan anak-anak dari keluarga di kategori miskin ekstrem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIL 1 dan SIL 2 bisa mengakses pendidikan gratis ini,” tegasnya.
Darlis menjelaskan, data dari Dinas Sosial menunjukkan terdapat sekitar 110 ribu anak usia sekolah (6–19 tahun) di Kaltim yang masuk dalam kategori miskin.
Sementara itu, tingkat kemiskinan Kaltim saat ini tercatat 5,51 persen, atau setara sekitar 220 ribu jiwa.
“Ini potensi besar sekaligus tantangan. Kalau kita serius, harus ada langkah afirmatif. Tidak bisa hanya menunggu. Ada banyak faktor yang bisa bikin target siswa tidak tercapai mulai dari minimnya informasi hingga resistensi orang tua,” paparnya.
Lebih lanjut, Darlis juga menjelaskan perbedaan antara Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen.
Sekolah rintisan, menurutnya, adalah solusi sementara sambil menunggu pembangunan sekolah permanen rampung oleh pemerintah pusat.
“Untuk membangun sekolah rakyat permanen, ada syarat utama: lahan minimal 8 hektare yang clear and clean artinya bebas sengketa, bersertifikat, dan siap bangun,” jelasnya.
Lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan pembangunan infrastruktur sekolah ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Lahan siap pun butuh waktu setahun untuk dibangun. Sambil menunggu, siswa bisa ditempatkan di sekolah rintisan yang memanfaatkan fasilitas sekolah eksisting,” tambahnya.
Tiga lokasi tersebut adalah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), dan SMAN 16 Samarinda.
Dalam Rapat kerja tersebut juga terungkap besarnya anggaran yang digelontorkan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat. Untuk setiap siswa, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp46 juta per tahun melalui APBN.
“Semua kebutuhan siswa ditanggung penuh. Mulai dari makan, pakaian, perlengkapan mandi, buku, ekstrakurikuler, sampai sepatu dan seragam dalam jumlah lengkap. Anak-anak ini masuk sekolah tanpa harus membawa apa-apa lagi dari rumah,” ujar Darlis.
Jika satu sekolah menampung 100 siswa, maka biaya operasionalnya mencapai Rp4,6 miliar per tahun. Sementara untuk pembangunan fisik sekolah, pemerintah pusat menyiapkan dana Rp210 miliar per unit sekolah.
“Bayangkan kalau kita punya 10 sekolah rakyat, total operasionalnya mencapai Rp46 miliar setahun. Ini bukti komitmen negara untuk memberantas kemiskinan lewat pendidikan,” tandasnya.
Meskipun seluruh biaya operasional dan infrastruktur ditanggung pusat, Darlis mengingatkan bahwa Pemprov dan Pemkot tetap punya peran penting: menyiapkan lahan dan mempercepat prosesnya.
“Negara sudah kasih kesempatan, jangan disia-siakan. Sekolah rakyat ini bisa jadi jawaban atas problem putus sekolah di Kaltim,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.