BERITAKALTIM.CO-Potret buram dunia pendidikan kembali tersorot saat anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SD Negeri 011 di Dusun Tanjong Laong, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu.
Sekolah yang menjadi tempat belajar 54 siswa dengan 9 guru dan 1 tenaga administrasi ini menyisakan keprihatinan mendalam, terutama karena kondisi bangunan sekolah yang berkonstruksi kayu itu yang saat ini mengalami kerusakan.
Atap sekolah yang bocor menyebabkan kerusakan pada plafon dan dinding, bahkan beberapa bagian dinding terlihat hancur dan mengancam keselamatan siswa dan guru.
Fakta tersebut memicu reaksi keras dari para anggota dewan, yang menilai bahwa bangunan sekolah tersebut menjadi cermin nyata dari ketimpangan pembangunan di sektor pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, Sri Muryani, saat sidak yang di lakukan di SDN 011 tersebut, menambahkan bahwa perhatian terhadap pendidikan di wilayah pedalaman dan pinggiran harus disetarakan dengan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Sri Muryani menekankan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, berhak mendapat lingkungan belajar yang aman, layak, dan nyaman.
“Kalau kondisi sekolahnya seperti ini, bagaimana anak-anak kita bisa belajar dengan baik? Mereka berhak atas pendidikan yang berkualitas. Pemerintah, terutama Dinas Pendidikan, harus membuka mata dan tidak hanya fokus pada pembangunan di kota saja,” kritik Sri Mulyani, Kamis (31/7/2025)
Muhammad Idham, anggota Komisi IV lainnya, juga menilai bahwa seharusnya distribusi anggaran tidak memandang status sekolah, apakah negeri atau swasta, di kota maupun di desa. Idham menekankan bahwa semua lembaga pendidikan punya peran yang sama dalam mencetak generasi penerus bangsa.
“Kita harus meninjau kembali sistem perencanaan pembangunan pendidikan kita. Ketika ada sekolah negeri seperti SD 011 ini yang tidak tersentuh perbaikan selama bertahun-tahun, itu menandakan ada yang salah dengan pola perencanaan dan distribusi anggaran,” ujar Idham.
Ketiganya sepakat bahwa DPRD Kutai Kartanegara akan mendesak Dinas Pendidikan untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk perbaikan fisik sekolah, penyediaan fasilitas dasar, dan pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan.
Oleh karna itu, melalui kunjungan ini Komisi IV mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada pemerataan dan keadilan terhadap pendidikan
Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara, HM Jamhari, yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan dan Samboja Barat (Zona V), tentu ini bukan bidang saya sebagai komisi I, tetapi ini merupakan wilayah dan daerah pemilihannya. menyampaikan kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan dalam distribusi anggaran pendidikan.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Sementara alokasi anggaran pendidikan tergolong besar, mengapa sekolah negeri di daerah seperti ini masih ada sekolah yang rusak berlarut larut begitu lama dan ini tidak adil,” tegas Jamhari.
Potret SD 011 Dusun Tanjong Laong menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah, agar tidak lagi menutup mata terhadap kondisi pendidikan di pelosok.
“Pendidikan yang berkualitas seharusnya bukan lagi menjadi hak istimewa bagi yang tinggal di kota, melainkan hak dasar yang dinikmati seluruh anak bangsa, di mana pun mereka berada,” tegas Jamhari.#
Reporter: Hardin|Editor: Hoesin KH|Adv|DPRD Kukar
Comments are closed.