BERITAKALTIM.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan serta pengelolaan ekosistem mangrove di Kalimantan Timur.
Hal ini disampaikannya dalam kegiatan hari mangrove sedunia sekaligus penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), di Pendopo Odah Etam, Selasa (26/8/2025)
Seno Aji menyampaikan bahwa pembentukan KKMD telah didasari oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/162/2025 sebagai wujud komitmen daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional mengenai pengelolaan ekosistem pesisir berkelanjutan.
“Kelompok kerja ini bukan sekadar struktur formal, tapi menjadi wadah kolaborasi antarpemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pusat. Tugasnya jelas: mengawal program restorasi dan perlindungan mangrove yang berdampak langsung pada keseimbangan ekologi dan sosial,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, tugas-tugas utama KKMD mencakup pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan mangrove, fasilitasi penyelesaian permasalahan di lapangan, hingga mendorong penguatan data dasar dan pemetaan wilayah-wilayah kritis serta potensial di Kalimantan Timur.
Seno Aji menambahkan bahwa struktur KKMD dibentuk berdasarkan koordinasi nasional yang merujuk pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 121 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.
Selain itu, pembentukan ini juga diperkuat melalui surat edaran dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.
“Dalam struktur KKMD, telah disusun tim kerja yang melibatkan unsur dinas terkait, lembaga pusat, akademisi, tokoh masyarakat, hingga DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Prinsipnya, kerja pengelolaan mangrove ini harus inklusif baik dari sisi wilayah, sektor, maupun kesetaraan gender,” jelasnya.
Terkait tantangan lapangan, Seno Aji menggarisbawahi bahwa penanaman mangrove tidak semudah menancapkan bibit di tanah.
Faktor seperti salinitas (kadar garam air laut), jenis tanah, dan gelombang laut turut menentukan keberhasilan program rehabilitasi.
“Seringkali bibit yang ditanam tidak tumbuh karena kondisi lingkungan tidak sesuai. Kadar garam terlalu tinggi atau aliran air terlalu kuat, menyebabkan 30–40 persen bibit mangrove mati. Karena itu, kita harus mengedepankan pendekatan berbasis sains dan pengalaman lokal,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim, lanjutnya, juga tengah mengkaji dukungan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk melalui dana APBD, CSR perusahaan, serta dukungan pemerintah pusat dan lembaga internasional.
Wakil Gubernur turut mengungkapkan bahwa Kalimantan Timur memiliki potensi ekosistem mangrove yang sangat besar, termasuk di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga ketahanan pangan, mitigasi bencana, hingga ekonomi masyarakat pesisir. Dengan kerja bersama, kawasan makmur bisa lahir dari kawasan mangrove,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.