BERITAKALTIM.CO – Ketua Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Kalimantan Timur, Ayunda, menilai bahwa fenomena pejabat publik yang kerap memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah (flexing) berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat luas, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Fenomena ini, menurutnya, bukan sekadar soal etika, tetapi berdampak langsung terhadap persepsi keadilan sosial dan kesejahteraan psikologis warga.
“Di sisi psikologis, fenomena pejabat-pejabat yang flexing itu memang bisa menjadi tekanan bagi masyarakat. Karena di tengah himpitan ekonomi, frustrasi, dan kebijakan pemerintah yang terasa tidak berpihak, tindakan memamerkan kekayaan itu menjadi simbol ketidakpekaan,” kata Ayunda, saat ditemui, Kamis (4/9/2025).
Ayunda menjelaskan bahwa dalam enam bulan terakhir, publik dibombardir dengan berbagai kebijakan yang dianggap membebani.
Mulai dari kenaikan pajak, pernyataan kontroversial pejabat tentang guru, hingga kenaikan tunjangan bagi anggota legislatif, yang tidak dibarengi dengan empati publik.
“Dalam enam bulan terakhir, saya rasa hampir tidak ada satu kebijakan pemerintah yang menyejukkan hati. Semua terasa menekan. Kebijakan naik pajak, pernyataan bahwa guru beban negara, hingga pejabat yang malah pamer kemewahan—itu semua membentuk persepsi negatif,” ujarnya.
Menurutnya, saat publik tengah berjuang secara ekonomi, flexing oleh pejabat—seperti pamer perjalanan ke luar negeri atau gaya hidup mewah mudah ditafsirkan sebagai bentuk pengabaian terhadap realita rakyat.
“Flexing ini bisa menimbulkan asumsi publik bahwa uang yang mereka lihat dipakai untuk gaya hidup mewah itu berasal dari pajak mereka. Dan kalau gaji pejabat dibayar dari pajak, lalu mereka memamerkan kekayaan, itu artinya tidak ada empati terhadap rakyat,” tegas Ayunda.
Selain tindakan flexing itu sendiri, Ayunda menyoroti cara para pejabat merespons kritik dari masyarakat, yang kerap justru memperburuk situasi.
Ia menyebut istilah “tone deaf” atau ketulian sosial tidak mampu menangkap nuansa emosi publik sebagai salah satu akar masalah.
“Blunder komunikasi publik banyak terjadi. Misalnya ketika masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan atau flexing, lalu pejabat justru meresponsnya dengan bergurau, menari, atau seolah menertawakan kritik. Itu menambah luka psikologis publik,” jelasnya.
Menurut Ayunda, tindakan semacam itu memperkuat persepsi ketimpangan, yang jika tidak diredam, bisa berujung pada ketidakpercayaan terhadap institusi publik.
Ayunda menyambut baik instruksi terbaru dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang meminta para kepala daerah dan pejabat publik untuk menahan diri dari memamerkan kemewahan di ruang publik.
“Instruksi Mendagri itu saya kira sangat tepat. Ini penting untuk meredam keresahan kolektif masyarakat. Kita tidak bisa terus-menerus mempertontonkan kemewahan di tengah kondisi rakyat yang sedang berat. Jangan sampai rakyat justru merasa dipermainkan,” tuturnya.
Ayunda menyarankan agar para pejabat belajar kembali prinsip dasar komunikasi publik dan empati sosial, serta mengingat peran mereka sebagai representasi masyarakat.
“Sebagai pejabat publik, maka seharusnya berdiri di sisi masyarakat. Jika rakyat harus bekerja siang malam dan berdesakan di jalan, maka pejabat juga harus menunjukkan kesederhanaan dan solidaritas, bukan malah minta tunjangan rumah mewah karena macet dari Bintaro ke Senayan,” ujarnya.
Ia menutup dengan mengajak para pemimpin dan pejabat di seluruh level untuk menjadikan empati sebagai fondasi utama dalam bersikap dan berkomunikasi.
“Masyarakat kita saat ini tidak butuh janji besar. Mereka butuh rasa dihargai, didengarkan, dan dilindungi. Empati bukan kelemahan, justru itu adalah kekuatan kepemimpinan,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.