BeritaKaltim.Co

DPRD Kukar Pastikan APBD Perubahan 2025 Fokus untuk Kepentingan Masyarakat

BERITAKALTIM.CO – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 akan difokuskan sepenuhnya pada kepentingan masyarakat. Fokus utama anggaran perubahan ini mencakup penyelesaian kewajiban pemerintah daerah, pembayaran utang, hingga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

“APBD Perubahan ini harus final bulan ini juga. Tidak boleh ada lagi beban utang yang tertinggal, tidak boleh ada pembangunan yang mangkrak, semuanya harus clear,” ujar Ahmad Yani, Rabu (9/9/2025).

Menurutnya, APBD Perubahan 2025 juga wajib mengakomodir kebutuhan dasar, termasuk beasiswa pelajar, tunjangan guru dan tenaga kesehatan, serta gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ahmad Yani menekankan tidak boleh ada pemotongan terhadap hak-hak tersebut.

“Beasiswa, tunjangan guru, tunjangan dokter, gaji P3K, semua harus terbayarkan penuh. Tidak boleh ada yang dikurangi,” tambahnya.

Selain kebutuhan dasar, APBD Perubahan juga diarahkan untuk mendukung sektor strategis seperti pertanian dan perikanan. Bantuan bagi nelayan dan petani dipastikan tetap berjalan karena dinilai sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Dari sisi anggaran, proyeksi APBD Murni 2025 sebesar Rp12 triliun diperkirakan turun menjadi sekitar Rp11,6 triliun setelah perhitungan ulang. Penyesuaian dilakukan menyusul kemungkinan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Ada pengurangan sekitar Rp300–400 miliar. Itu jumlah besar, tetapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Meski demikian, prinsip efisiensi dan pemerataan tetap jadi prioritas,” jelas Ahmad Yani.

Ia menegaskan DPRD Kukar berkomitmen agar APBD Perubahan tetap berpihak pada rakyat dan mencerminkan pemerataan manfaat. Selain itu, ia berharap pemerintah daerah konsisten dalam perencanaan anggaran agar target pembangunan bisa tercapai.

“Intinya, anggaran ini harus berjalan baik dan tepat sasaran. Walaupun ada defisit, kepentingan masyarakat tetap nomor satu,” pungkasnya. #

Reporter: Hardin | Editor: Wong | Adv

Comments are closed.