BERITAKALTIM.CO — Isu penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi topik utama dalam pertemuan para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud yang akrab disapa Gubernur Harum, menyampaikan optimismenya setelah berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan. Ia berharap ada penyesuaian anggaran melalui perubahan APBN.
“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya.
Harum menjelaskan, sebelumnya Kalimantan Timur menerima DBH sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Namun, tahun ini alokasinya turun signifikan menjadi sekitar Rp1,6 triliun. Ia menegaskan, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sepatutnya mendapat perhatian dan porsi lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” kata Harum.
Dalam pertemuan tersebut, hampir seluruh gubernur menyampaikan kekhawatiran serupa. Penurunan DBH dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan proyek strategis dan pembangunan daerah. Pertemuan itu difokuskan untuk mencari solusi bersama, menyamakan visi kebijakan, serta memastikan alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, sukses pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari sukses pembangunan nasional,” tutup Harum.
Editor: Wong
Comments are closed.