BERITAKALTIM.CO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan insentif bagi para guru tetap aman di tengah rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Di saat sejumlah pos anggaran bakal dievaluasi dan disesuaikan, pemerintah menegaskan kesejahteraan tenaga pendidik tetap menjadi prioritas utama.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang tidak akan tersentuh pemangkasan. Ia menegaskan, kebijakan efisiensi yang tengah dibahas bersama Gubernur dan Sekretaris Daerah hanya akan menyasar kegiatan dan belanja daerah yang dinilai belum mendesak.
“Kalau kemungkinan itu (TPP guru) yang tidak akan kita evaluasi, karena guru jumlahnya juga tidak begitu signifikan,” ujar Seno Aji di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/10/2025).
Menurut Seno, saat ini pemerintah provinsi tengah menyusun langkah-langkah penyesuaian anggaran menyusul potensi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat pada tahun depan.
Ia menjelaskan, pembahasan efisiensi masih bersifat sementara sambil menunggu hasil perhitungan ulang dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita sedang mengantisipasi apabila ada pemotongan DBH. Karena itu, kita bahas apa saja yang harus dilakukan masing-masing OPD, Jadi belum fix. Nanti setelah OPD melakukan evaluasi dan kalkulasi ulang, baru kita tetapkan sesuai kondisi keuangan tahun 2026.”Jelasnya.
Salah satu komponen anggaran yang masuk dalam radar efisiensi adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Seno menyebutkan, evaluasi ini mencakup kemungkinan penyesuaian besaran TPP bagi ASN di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Salah satu yang masuk evaluasi adalah TPP ASN. Sekarang sedang kita godok pendanaannya, apakah nanti di angka 50 persen atau 60 persen, Jadi bukan dihapus, tapi disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.” ujar Seno.
Kendati begitu, Seno menegaskan bahwa TPP untuk guru akan tetap dipertahankan. Menurutnya, tenaga pendidik memiliki peran vital dalam pembangunan sumber daya manusia dan tidak bisa diperlakukan sama dengan sektor administratif lainnya.
Selain pendidikan, Seno memastikan program-program strategis dalam visi dan misi pemerintah daerah tetap akan dilanjutkan. Program unggulan seperti Gratispol dan Jospol yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap menjadi prioritas.
“Prioritas kita tentu saja program-program utama sesuai visi dan misi daerah, termasuk Gratis Pol. Yang akan kita evaluasi itu kegiatan yang belum terlalu mendesak,” ujarnya.
Meski berpotensi mengalami penurunan, Seno optimistis Dana Bagi Hasil untuk Kaltim masih bisa diperjuangkan. Ia menyebut, Gubernur Kaltim akan bertolak ke Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025, untuk menghadiri rapat bersama Kementerian Keuangan guna membahas skema pencairan dan penyesuaian DBH tahun depan.
“Insya Allah masih bisa diperjuangkan. Masih ada jalan, Pak Gubernur akan rapat dengan Kementerian Keuangan besok untuk membahas hal ini. Ada kemungkinan DBH dicairkan bertahap di tahun 2026 misalnya pada Februari dan Mei dan itu sedang digodok oleh pemerintah pusat.”pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.