BERITAKALTIM.CO-Pemerintah terus memperkuat komitmen mewujudkan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui percepatan program 1 Juta Rumah Perkotaan.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dr. Nasrullah, saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sinergi Program 1 Juta Rumah untuk wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, yang digelar di Kota Balikpapan, pada hari Rabu, 15 Oktober 2025.
“Program 1 Juta Rumah bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan kawasan perkotaan berkelanjutan,” ujar Nasrullah dalam sambutannya, di Auditorium Balai Kota.
Pemerintah pusat, lanjut Nasrullah, telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagai tonggak kebijakan penting dalam mempercepat pembangunan 3 juta rumah untuk MBR.
Melalui SKB ini, pemerintah memberikan tiga kemudahan utama, yakni pembebasan biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan bagi MBR; pembebasan retribusi bangunan gedung; percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sebelumnya 45 hari menjadi maksimal 10 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
“Langkah ini akan memangkas hambatan birokrasi, mempercepat pembangunan, dan menarik minat investasi sektor perumahan rakyat,” tegasnya.
Nasrullah mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan yang telah menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, dengan menerbitkan regulasi daerah sebagai implementasi nyata SKB Tiga Menteri.
Beberapa daerah bahkan sudah menorehkan capaian pembangunan rumah layak huni, di antaranya Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 12 unit; Kota Banjarmasin berjumlah 177 unit; Kota Banjarbaru sebanyak 101 unit; Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 100 unit; Kota Samarinda berjumlah 377 unit; Kota Balikpapan: 100 unit; Kota Bontang sebanyak 59 unit; Provinsi Kalimantan Utara: 16 unit; Kota Tarakan: 135 unit dan Kabupaten Bulungan: 22 unit.
“Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mendukung target nasional 3 juta rumah,” ujar Nasrullah.
Selain dukungan pemerintah daerah, program perumahan juga melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR). Sejumlah perusahaan dan lembaga telah turut berkontribusi dalam penyediaan rumah layak huni.
Beberapa di antaranya, Baznas berjumlah 21 unit rumah di Kalimantan Utara dan 21 unit di Kalimantan Selatan. Berau Coal komitmen membangun 500 unit rumah di Kalimantan Timur. REI sebanyak 5 unit rumah di Kalimantan Timur; PT Pupuk Kaltim berkontribusi 4 unit rumah di Kalimantan Timur; RO Mineral berjumlah 500 unit rumah di Kalimantan Selatan dan PT Seguku sedang menyiapkan rencana CSR untuk pembangunan rumah MBR.
“Ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memberikan dampak nyata, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Nasrullah.
Dari sisi pembiayaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan lembaga pembiayaan, untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.
Pemerintah tengah mendorong Kredit Program Perumahan (KPP) yang mencakup pembiayaan modal kerja dan investasi bagi UMKM, pengembang, penyedia jasa konstruksi, hingga pemasok bahan bangunan.
Sisi suplai plafon kredit Rp500 juta – Rp5 miliar. Sedangkan sisi demand plafon sebesar Rp10 juta – Rp500 juta untuk individu/UMKM.
Selain itu, Kementerian juga telah menandatangani kerja sama dengan Bank BTN untuk mendukung pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini, kuota FLPP meningkat menjadi 350 ribu unit dari sebelumnya 220 ribu unit. Hingga Oktober 2025, telah terealisasi 196.354 unit (56%) dari target.
Melalui rapat koordinasi ini, Nasrullah mengajak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, pengembang, lembaga keuangan, dan sektor swasta, untuk memperkuat komitmen dan menyusun langkah konkret guna mempercepat pencapaian target perumahan perkotaan.
“Kita perlu basis data yang akurat, sistem monitoring yang kuat, dan kolaborasi yang berkesinambungan agar program ini benar-benar berdampak pada masyarakat,” tutupnya.
NIKEN | Wong
Comments are closed.