BERITAKALTIM.CO-Pemerintah Kota Balikpapan terus berinovasi dalam memperkuat perlindungan anak dengan meluncurkan langkah menuju transformasi digital dalam penanganan kekerasan anak. Terobosan ini menandai perubahan paradigma dari pendekatan konvensional menuju sistem yang lebih cepat, aman, dan responsif terhadap tantangan era digital.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan platform digital khusus yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak secara real time, tanpa harus datang langsung ke kantor.
“Langkah ini bagian dari reformasi layanan publik di bidang perlindungan anak. Melalui platform digital ini, masyarakat bisa melaporkan dugaan kekerasan dengan cepat, aman, dan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor,” ujarnya, pada hari Senin (3/11/2025).
Menurutnya, sistem digital ini tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga mempercepat koordinasi antara petugas pendamping, unit layanan terpadu, dan lembaga terkait. Tujuannya agar setiap laporan bisa ditangani secara menyeluruh dan tepat waktu.
“Banyak korban memilih diam karena takut atau tidak tahu harus ke mana. Dengan platform ini, kami ingin membuka ruang selebar-lebarnya agar setiap anak merasa terlindungi,” jelasnya.
DP3AKB juga melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari aparat kelurahan, tokoh masyarakat, hingga relawan perlindungan anak agar sistem digital ini tidak hanya menjadi aplikasi, tetapi juga gerakan sosial berbasis komunitas.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa inovasi digital ini tidak sekadar ditujukan untuk mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori utama, tetapi sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar aman, ramah, dan inklusif bagi anak-anak Balikpapan.
“Yang terpenting bukan gelarnya, tapi bagaimana anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang menghargai dan melindungi mereka. Anak-anak sekarang hidup di dunia digital, jadi perlindungan mereka juga harus beradaptasi ke arah sana,” tegasnya.
Ke depan, Pemkot Balikpapan berencana mengintegrasikan sistem pelaporan digital ini dengan layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga pemantauan dan intervensi bisa dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
“Kami ingin menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar laporan administratif, tetapi sistem kerja nyata yang melibatkan semua pihak,” tutupnya.
NIKEN | WONG | ADV
Comments are closed.