BERITAKALTIM.CO-Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk membahas berbagai persoalan terkait penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor industri.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pihaknya menerima banyak masukan dari pelaku industri terkait kendala penerapan SNI.
“Ketika kami turun ke industri, banyak sekali masukan yang kami terima, baik dari kunjungan lapangan maupun dari pihak-pihak yang kami undang,” ujar Evita di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Evita menambahkan, rapat tersebut juga bertujuan mengevaluasi kinerja BSN selama satu tahun terakhir, termasuk penyerapan anggaran, capaian program, serta program-program yang mengalami perubahan.
“Rapat hari ini dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI terhadap pelaksanaan program kerja BSN dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BSN Kristianto Widiwardoyo melaporkan bahwa hingga November 2025 terdapat 2.687 Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan berstatus aktif.
Dari jumlah tersebut, laboratorium penguji merupakan kategori terbanyak dengan 1.573 LPK, disusul laboratorium kalibrasi sebanyak 382 LPK. Adapun lembaga sertifikasi mencakup sertifikasi badan usaha, produk, manajemen, hingga jasa konstruksi.
Kristianto menegaskan bahwa BSN secara berkelanjutan melakukan pengawasan terhadap LPK melalui tiga mekanisme, yaitu surveilans terjadwal, surveilans tidak terjadwal, dan asesmen penyakitan.
“Surveilans dilakukan untuk memastikan kompetensi LPK tetap terjaga dan konsisten,” ujarnya.
ANTARA|Wong|Ar
Comments are closed.