BERITAKALTIM.CO – Target Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mencapai swasembada daging pada 2026 menuntut kerja ekstra dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim bersama pemerintah kabupaten/kota. Berbagai strategi disiapkan untuk mengejar ketertinggalan populasi ternak sekaligus memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat.
Salah satu langkah utama yang ditempuh yakni penguatan program strategis Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT). Program berbasis kerakyatan ini diarahkan untuk meningkatkan produksi daging sekaligus membuka peluang investasi di sektor peternakan melalui kemitraan dengan pihak swasta.
Kepala DPKH Kaltim Fahmi Himawan menjelaskan, untuk mencapai swasembada daging, Kaltim membutuhkan populasi sapi sekitar 500.000 hingga 600.000 ekor. Jumlah ini diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 17.000 ton daging per tahun.
“Sedangkan populasi sapi di Kaltim saat ini baru berkisar 60.000 sampai 70.000 ekor,” ujar Fahmi pada saat di wawancarai, Jumat (27/02/2026)
Menurutnya, terdapat dua pendekatan strategis yang ditempuh untuk mengejar target tersebut, yakni penguatan PDKT dan peningkatan investasi di sektor peternakan.
Fahmi mengakui, program unggulan berbasis masyarakat seperti PDKT diperkirakan hanya mampu menyumbang sekitar 20 persen dari total kebutuhan daging untuk mencapai swasembada protein hewani. Adapun porsi terbesar, yakni 80 persen, harus dipenuhi melalui masuknya investasi skala besar.
“Investasi yang kita coba buka salah satunya peternakan domba,” katanya.
Ia menilai ternak domba memiliki potensi perkembangan yang cepat serta daya tahan penyakit yang relatif baik. Meski demikian, Fahmi mengingatkan adanya risiko domba menjadi vektor pembawa penyakit bagi sapi Bali.
“Maka kita harus atur jarak antara peternakan domba dan sapi Bali,” ungkapnya
Selain tantangan populasi, keterbatasan lahan juga menjadi hambatan serius. Fahmi menyebut sebagian besar lahan di Kaltim telah terbagi untuk sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan kehutanan sehingga ruang untuk pengembangan peternakan skala besar semakin terbatas.
“Ternyata tidak semudah itu. Untuk mencapai swasembada pangan hewani, kita harus menerima ternak dari luar daerah karena populasi kita masih kurang,” ucapnya.
Meski masih membuka pasokan dari luar daerah dalam jangka pendek, Pemprov Kaltim menegaskan langkah tersebut bukan solusi permanen. DPKH kini telah berkomunikasi dengan Bank Tanah guna mencari dukungan penyediaan lahan bagi investor peternakan.
“Tapi kita tidak akan terus-terusan mendatangkan dari luar. Kita sudah komunikasi dengan Bank Tanah, karena untuk investasi dibutuhkan lahan,” pungkasnya.
SANDI | WONG
Comments are closed.