BeritaKaltim.Co

Polemik Efisiensi Anggaran DPRD Kaltim, Bappeda Tekankan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan

BERITAKALTIM.CO – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur, Muhaimin, menyoroti tantangan pemenuhan aspirasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah dalam pembahasan terkait polemik efisiensi anggaran DPRD Kalimantan Timur.

Menurut Muhaimin, kondisi fiskal yang sedang mengalami tekanan menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas pembangunan.

‎Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.

Ia memaparkan peran strategis pemerintah provinsi dalam menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan program prioritas gubernur.

‎Menurutnya, sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, usulan legislatif, dan arah pembangunan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan efektif.

“Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujarnya pada saat di wawancarai di kantor Bapedda Kaltim, Senin (11/5/2026)

Muhaimin juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif agar setiap alokasi anggaran dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

‎”koordinasi yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program-program strategis di Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa efisiensi fiskal tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan pembangunan sebaliknya, kondisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penajaman prioritas melalui sinkronisasi yang lebih ketat terhadap setiap usulan program dan kegiatan.

Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelaraskan aspirasi DPRD dengan kapasitas keuangan daerah, Muhaimin menegaskan bahwa setiap usulan pembangunan harus terukur, realistis, dan sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Timur.

Ia mengatakan, langkah tersebut diperlukan agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

SANDI | WONG

Comments are closed.