BERITAKALTIM.CO- Di tengah proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih berlangsung bertahap, Kota Balikpapan justru dinilai menjadi daerah yang paling merasakan dampak positif keberadaan ibu kota baru tersebut.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, mengatakan Balikpapan hingga kini tetap menjadi pintu utama menuju kawasan IKN, baik bagi tamu pemerintahan, investor, pekerja proyek, maupun wisatawan yang ingin melihat langsung progres pembangunan ibu kota baru. “Balikpapan masih akan berdampak positif dengan adanya ibu kota politik itu,” ujarnya, pada hari Minggu, 17 Mei 2026.
Menurut Bagus, meskipun kementerian dan lembaga negara belum sepenuhnya berkantor di IKN, mobilitas menuju kawasan tersebut terus meningkat. Saat ini, aktivitas pemerintahan di IKN masih didominasi oleh Otorita IKN yang mengawal pembangunan berbagai kawasan strategis.
Ia menyebut pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif, termasuk kawasan kantor dan hunian pendukung, masih terus berjalan. “Yang berkantor memang baru Otorita IKN, tetapi pembangunan ekosistem pemerintahan tetap berjalan,” katanya.
Bagus mengungkapkan, kondisi tersebut justru memberi keuntungan ekonomi bagi Balikpapan. Banyak pendatang memilih tinggal, berkunjung, maupun menggunakan fasilitas di Balikpapan sebelum menuju IKN.
“Balikpapan diuntungkan karena banyak orang datang ke sini, salah satunya ingin melihat progres pembangunan IKN,” jelasnya.
Menurutnya, sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga destinasi wisata di Balikpapan ikut terdorong dengan tingginya aktivitas menuju kawasan ibu kota baru.
Ia juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pembangunan IKN dibatalkan, hanya karena pusat administrasi pemerintahan masih berada di Jakarta.
“Ini semua masih berproses. Jangan terlalu cepat menyimpulkan lalu menganggap pembangunan IKN sia-sia atau dibatalkan,” tegasnya.
Bagus menjelaskan, pemerintah pusat telah menegaskan bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik secara bertahap. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Wakil Presiden direncanakan mulai berkantor di IKN dalam waktu dekat.
Sementara itu, operasional penuh pemerintahan di IKN ditargetkan berlangsung pada 2028 sesuai arahan Presiden. “Presiden sudah menyampaikan bahwa tahun 2028 beliau akan berkantor di IKN. Jadi proses perpindahan ini memang dilakukan bertahap,” ujarnya.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai aspek administrasi pemindahan ibu kota, Bagus menilai hal itu hanya berkaitan dengan legal standing dan tidak menghentikan pembangunan yang sedang berjalan.
“Saya pikir keputusan MK itu hanya administrasi dan legal standing saja, sementara proses pembangunan tetap berjalan,” sebutnya.
NIKEN | WONG
Comments are closed.