BeritaKaltim.Co

PKP: Regulasi skema KUR Perumahan tunggu keputusan Menko Ekonomi

BERITAKALTIM.CO – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan regulasi terkait skema Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan bakal diumumkan menyusul keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Tunggu, ya (pengumuman regulasi skema KUR Perumahan). Karena ini nanti Menko (Airlangga) yang memutuskan,” kata Fahri saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Lebih jauh, Fahri mengatakan pihaknya terus melakukan percepatan agar skema KUR ini bisa diperluas ke sektor perumahan.

Ia menilai, percepatan ini dilakukan agar dampak ekonomi dari program di sektor ini dapat terwujud, seperti salah satunya pembukaan lapangan kerja.

“KUR selama ini cukup besar ruangnya, tapi dia tidak boleh masuk ke sektor perumahan karena dianggap konsumtif. Sementara, KUR itu kan untuk kegiatan yang ada produktif,” kata Fahri.

“Kita sedang mendesain skema supaya bisa masuk ke sektor perumahan. Karena fungsi rumah juga bisa menjadi basis dari bisnis. Ini yang sedang kita atur skemanya supaya lebih detail. Artinya itu uangnya sudah ada,” ujar dia menambahkan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Maruarar Sirait (Ara) mengatakan peraturan menteri (Permen) PKP terkait KUR Perumahan sudah selesai dan siap untuk disinkronisasikan.

“KUR Perumahan ini kita sudah siap ya. Aturan kita sudah selesai. Jadi kapan pun dipanggil Pak Menko kita siap ya. Kapan pun diajak rapat, kami sudah siap,” kata Menteri Ara pada Jumat (1/8).

Ia juga mengatakan Kementerian PKP siap mensinkronisasikan Permen tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian.

Selain itu, Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan ke depan.

Dalam hal itu, menurut dia, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah subsidi.

Ara pun mengatakan penerapan KUR Perumahan tersebut didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara dan sejumlah BUMN, serta dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. #

ANTARA | Wong

Comments are closed.