BERITAKALTIM.CO — Di tengah gegap gempita peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan catatan kritis terhadap kondisi daerah yang ia pimpin legislatifnya. Momen sakral upacara pengibaran bendera merah putih menjadi panggung reflektif yang dalam baginya.
Mengenakan jas resmi kesultanan Kutai atau di sebut baju Takwo dan berdiri tegak di hadapan ribuan peserta upacara, Hasanuddin mendapatkan kehormatan membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan, sebuah tradisi sakral setiap 17 Agustus.
Namun baginya, teks tersebut tidak sekadar dibaca. Ia menelusuri maknanya lebih jauh, dan menggugat makna sejati dari kemerdekaan terutama bagi Kalimantan Timur.
“Saya tadi membacakan proklamasi dengan lantang. Tapi setelah 80 tahun merdeka, saya justru bertanya, apakah Kaltim sudah benar-benar merdeka?” ujarnya kepada wartawan usai upacara.
Hasanuddin menilai, kemerdekaan Indonesia belum tuntas dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Ia mencontohkan, infrastruktur jalan sebagai cerminan nyata ketimpangan pembangunan.
Akses dari pusat provinsi ke wilayah utara seperti Berau atau ke barat hingga Mahakam Ulu masih terjal dan sulit ditembus.
“Kami sudah berkali-kali kunjungan ke wilayah utara dan barat. Tapi kondisinya sama, jalan rusak, tidak memadai. Padahal ini bukan sekadar jalan kabupaten atau provinsi, tapi jalan negara. Kenapa dibiarkan?” kata Hasanuddin.
Ia menyebut, selama delapan dekade merdeka, Indonesia seharusnya sudah menuntaskan pekerjaan rumah semacam ini.
Terlebih lagi, Kalimantan Timur merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar nasional, terutama dari sektor sumber daya alam.
“Setiap tahun, Kaltim menyumbang devisa hingga Rp800 triliun. Tapi kita belum mendapat imbal balik yang setara dalam bentuk pembangunan. Ini jadi pertanyaan besar,” tegasnya.
Masalah tidak berhenti di jalan berlubang. Pendidikan dan kesehatan pun masuk dalam daftar sorotan Ketua DPRD. Ia menyambut baik inisiasi program seperti makan bergizi gratis dan bantuan pendidikan, namun menilai pelaksanaannya belum menyentuh semua wilayah, terutama daerah tertinggal.
“Wilayah 3T terluar, tertinggal, terdalam masih belum merasakan layanan pendidikan yang layak. Coba lihat, berapa persen anak-anak di Kaltim yang bisa mengakses pendidikan tinggi? Masih kecil,” katanya.
Dalam sektor kesehatan, Hasanuddin menyayangkan belum adanya rumah sakit rujukan ikonik di Kaltim yang bisa menjadi simbol pelayanan medis modern. Padahal, banyak warga Kaltim yang justru harus ke luar daerah bahkan ke luar pulau untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mumpuni.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan data mengejutkan: dari 841 desa di Kalimantan Timur, sekitar 110 desa belum teraliri listrik dari PLN.
“Bayangkan, 80 tahun Indonesia merdeka, tapi masih ada desa di Kaltim yang belum merasakan listrik. Ini bukan hanya masalah infrastruktur, ini soal hak dasar warga negara. Di mana keadilan pembangunan?” tegasnya.
Hasanuddin juga menyinggung angka stunting di Kaltim yang masih berada di atas rata-rata nasional. Ini menjadi indikator lain dari belum optimalnya pelayanan dasar negara di bidang gizi dan kesehatan masyarakat.
“Kita belum punya rumah sakit kelas A yang benar-benar menjadi andalan. Dan soal stunting, kita masih tertinggal. Ini bukti nyata bahwa kemerdekaan belum sampai ke perut rakyat,” katanya.
Meski demikian, Hasanuddin tidak hanya menyampaikan kritik. Ia menyuarakan optimisme bahwa pemerintahan yang ada saat ini baik provinsi maupun pusat masih punya waktu dan peluang untuk membenahi ketertinggalan tersebut.
“Saya percaya, dengan arah baru pemerintahan saat ini, pembangunan bisa lebih merata. Tapi perlu komitmen dan sinergi, dari pusat hingga daerah. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong.
Comments are closed.