BERITAKALTIM.CO — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Seno Aji memastikan program Gratispol akan berjalan penuh pada tahun anggaran 2026. Program unggulan ini menjamin seluruh mahasiswa yang berkuliah di universitas negeri maupun swasta di wilayah Kaltim tidak lagi membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), mulai dari semester 1 hingga semester 8.
Kebijakan tersebut disampaikan Seno Aji saat menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) di Ruang Rapat Tepian, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (22/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Ia menjelaskan bahwa Gratispol telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi program prioritas visi-misi Pemprov Kaltim, terutama dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Program Gratispol ini sudah kami masukkan ke RPJMD. Tahun 2025 kita sudah mulai bantu mahasiswa semester 1 di 52 universitas negeri dan swasta. Mulai 2026 nanti, dari semester 1 sampai 8 semuanya akan kami gratiskan UKT-nya. Jadi, mahasiswa Kaltim tak perlu lagi khawatir soal biaya kuliah,” ujar Seno Aji.
Ia juga menjelaskan, bantuan pendidikan saat ini masih terbatas bagi mahasiswa semester awal, sehingga banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya. Namun, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa mulai tahun depan, cakupan bantuan akan meluas.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga akan lebih selektif dalam memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar provinsi.
“Yang kami biayai penuh untuk kuliah di luar Kaltim prioritas untuk dua profesi, yaitu guru dan dokter. Mereka kami buatkan ikatan dinas agar setelah lulus kembali mengabdi di Kaltim.,” tegasnya.
Menurut Seno, kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan riil tenaga kerja di Kaltim, terutama untuk sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan sawit, pertanian, dan teknologi hasil pangan.
“Kita arahkan anak-anak Kaltim ke jurusan-jurusan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Misalnya di Unmul ada pertanian dan teknologi hasil pangan, ini sangat penting untuk mendukung hilirisasi industri kita. Tidak perlu jauh-jauh ke Jawa, karena lulusan lokal justru lebih mudah terserap,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, Ridwai, yang memimpin rombongan dalam audiensi tersebut, memberikan apresiasi atas langkah Pemprov Kaltim. Ia menilai program Gratispol akan menjadi terobosan besar yang mampu mengurangi beban masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim. Masyarakat Kutai Barat, terutama para orang tua, banyak yang berharap ada bantuan pendidikan yang jelas dan merata. Ekonomi kita sekarang sedang sulit, sementara biaya pendidikan terus naik. Jadi, program seperti ini sangat dibutuhkan,” kata Ridwai.
Namun demikian, Ridwai menyoroti perlunya pemerataan dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Menurut dia, beasiswa daerah yang selama ini berjalan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan kompetensi tenaga kerja lokal.
“Selama ini kami melihat banyak beasiswa yang diberikan, tapi belum tepat sasaran. Anak-anak kita dikirim kuliah sampai ke Pulau Jawa, tapi setelah lulus ilmunya tidak bisa diterapkan di Kutai Barat. Padahal biaya mereka sebagian berasal dari uang daerah,” ujarnya.
Ridwai menegaskan, ke depan DPRD Kutai Barat akan mendorong pemerintah kabupaten agar menyesuaikan arah pemberian beasiswa dengan kebutuhan strategis sektor unggulan di daerah, seperti pertambangan, perkebunan, Guru, Tenaga medis dan industri hilir pertanian.
“Kita ingin anak-anak yang dikirim kuliah nanti betul-betul sesuai kebutuhan Kutai Barat. Kalau kita masih kekurangan tenaga ahli di bidang tambang, pertanian, atau tenaga medis, maka arahkan beasiswa ke situ. Jangan sampai uang daerah dipakai untuk jurusan yang tidak bisa dimanfaatkan di daerah sendiri,” jelasnya.
Ridwai juga menambahkan, keterbatasan alokasi APBD Kutai Barat untuk beasiswa membuat pihaknya harus mencari solusi kreatif, termasuk menjalin kerja sama dengan Pemprov Kaltim dan dunia industri.
“Beasiswa dari APBD Kutai Barat sekarang sangat kecil. Kami di DPRD sedang berupaya membantu Bupati dan perangkat daerah mencari peluang kerja sama dengan Pemprov dan sektor swasta. Tujuannya agar anak-anak kita bisa kuliah tanpa memberatkan orang tua, tapi tetap tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia menilai program Gratispol yang dirancang Pemprov Kaltim bisa menjadi model inspiratif bagi kabupaten/kota lain dalam menata kebijakan pendidikan yang berkelanjutan.
“Kalau program ini berjalan baik, ini bukan hanya soal kuliah gratis. Ini tentang membangun SDM Kaltim dari akar daerah, termasuk di Kutai Barat. Kita ingin memastikan anak-anak kita tidak hanya kuliah, tapi juga kembali untuk membangun kampung halamannya,” pungkasnya.
Yani | Wong
Comments are closed.