BERITAKALTIM.CO – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengkampanyekan gerakan #NoTaxforKnowledge sebagai upaya mendorong kebijakan pembebasan pajak atas sumber-sumber ilmu pengetahuan, termasuk media, buku, dan publikasi ilmiah. Kampanye ini bertujuan memastikan akses masyarakat terhadap informasi berkualitas tetap terbuka, inklusif, dan tidak terhambat oleh beban pajak yang tinggi.
AMSI menilai Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tertinggi di kawasan ASEAN untuk sektor pengetahuan, yakni mencapai 11–12 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain di kawasan, seperti Vietnam yang menerapkan tarif pajak 5 persen, serta Singapura sebesar 8 persen.
Pakar komunikasi Usman Kansong, yang pernah menjabat Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2021–2024, turut menyatakan dukungannya terhadap gerakan #NoTaxforKnowledge. Menurutnya, sebagian besar negara, termasuk India dan Filipina, telah membebaskan PPN untuk media dan industri buku.
“Negara-negara ASEAN yang masih memberlakukan PPN media hanya Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Namun Indonesia di atas kertas justru memiliki tarif paling tinggi, mencapai 11 hingga 12 persen,” ujar Usman.
Usman menambahkan bahwa kewenangan untuk melakukan diskresi kebijakan berada di tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa #NoTaxforKnowledge tidak hanya relevan bagi industri media, tetapi juga penting bagi industri buku yang saat ini menghadapi tantangan ganda berupa pajak tinggi dan praktik pembajakan.
“Gerakan ini merupakan upaya menjaga keseimbangan antara idealisme dan komersialisme. Untuk menjaga idealisme, industri pengetahuan juga harus sehat secara bisnis,” jelasnya.
AMSI mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi penerbit, organisasi pers, dan perguruan tinggi, untuk memperkuat kampanye #NoTaxforKnowledge. Menurut AMSI, keberlangsungan industri media dan buku berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta mencegah menyempitnya ruang berpikir kritis publik.
Dalam konteks era digital dan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, AMSI menilai media arus utama memiliki peran strategis dalam menyajikan informasi yang terverifikasi dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Karena itu, insentif fiskal dinilai penting agar media tetap mampu menjalankan fungsi edukasi dan kontrol sosial secara optimal.
AMSI menegaskan, pembebasan pajak atas ilmu pengetahuan tidak hanya berdampak pada keberlanjutan bisnis media, tetapi juga menjamin hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas, berimbang, dan berbasis fakta.
WONG
Comments are closed.