BeritaKaltim.Co

Gerindra Kaltim Tanggapi Sikap PKB Soal Rudy-Seno, Terlalu Prematur Bicara Pilgub

BERITAKALTIM.CO – Pernyataan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur, Syafruddin, yang menyebut partainya tidak lagi mendukung pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada kontestasi politik mendatang mendapat tanggapan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kaltim.

Bendahara Umum DPD Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai pernyataan tersebut merupakan hak politik setiap partai. Namun ia mengingatkan bahwa dinamika politik masih sangat panjang sehingga terlalu dini untuk memastikan arah dukungan pada kontestasi berikutnya.

“Saya pikir itu hak prerogatifnya beliau untuk menyampaikan demikian. Kalau PKB mengatakan tidak lagi mendukung pasangan Rudy–Seno, silakan saja. Itu adalah sikap politik mereka,” kata Sabaruddin saat dimintai tanggapan di Samarinda, Sabtu (7/3/2026).

Menurut dia, dinamika politik bisa berubah seiring waktu. Karena itu, pernyataan mengenai dukungan politik yang disampaikan terlalu jauh sebelum momentum pemilihan dinilai masih sangat prematur.

“Politik ini dinamis, bisa berubah sewaktu-waktu. Terlalu prematur kalau sekarang sudah menyampaikan sikap seperti itu,” ujarnya.

Sabaruddin mencontohkan kemungkinan konfigurasi politik yang masih bisa berubah dalam beberapa tahun ke depan. Ia menyebut pasangan politik yang muncul dalam kontestasi berikutnya belum tentu sama dengan yang ada saat ini.

“Bagaimana kalau nanti pasangannya bukan Rudy-Seno lagi, misalnya Rudy dengan yang lain atau Seno dengan yang lain. Itu kan bisa saja terjadi,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai kemungkinan tersebut masih terbuka karena perjalanan pemerintahan saat ini masih panjang.

“Ini kan baru sekitar satu tahun perjalanan. Kita tidak tahu dinamika politik empat tahun ke depan seperti apa,” katanya.

Karena itu, Sabaruddin menilai fokus utama partai politik saat ini seharusnya lebih pada pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan yang diambil oleh kepala daerah.

“Saya pikir tugas kita sekarang adalah mengontrol kebijakan pemerintah. Dalam satu koalisi atau dukungan partai politik, wajar saja ada yang puas dan ada yang tidak puas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam koalisi atau dukungan politik merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi.

“Dalam politik itu hal yang biasa. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu bagian dari dinamika demokrasi,” pungkasnya.

YANI | WONG

Comments are closed.