BERITAKALTIM.CO-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kebijakan perumahan pemerintah kini tidak hanya menyasar kebutuhan papan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong mobilitas ekonomi masyarakat bawah.
Ia menyebut, program Presiden Prabowo Subianto membuka akses yang lebih luas, bahkan bagi profesi dengan penghasilan rendah seperti penggali kubur, untuk memiliki rumah subsidi dengan skema pembiayaan yang jauh lebih ringan.
“Yang biasanya bunga bank 11 persen, sekarang bisa turun jadi sekitar 7 persen. Ini benar-benar program pro-rakyat,” ucapnya kepada media usai pertemuan dengan para pengembang dan UMKM Kota Balikpapan, di Gedung Raider 600 Modang pada hari Selasa, 5 Mei 2026.
Selain pembiayaan rumah subsidi, pemerintah juga mempercepat program bedah rumah. Di Kalimantan Timur, jumlah rumah yang diperbaiki tahun ini ditargetkan mencapai 3.000 unit, meningkat tajam dari sekitar 600 unit pada tahun sebelumnya.
Menurut Maruarar, lonjakan tersebut bukan hanya berdampak pada kualitas hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
“Ini program nyata menghidupkan ekonomi, mulai dari tukang, toko bangunan, hingga sektor usaha kecil lainnya,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya implementasi kebijakan di lapangan, khususnya terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maruarar meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelanggaran.
“Kalau ada yang tidak menjalankan aturan, silakan dilaporkan. Ini hak masyarakat kecil,” tegasnya.
Di sektor pembiayaan, pemerintah menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan dua skema. Dari sisi suplai, pelaku UMKM seperti kontraktor dan pengembang kecil mendapat subsidi bunga hingga sekitar 5 persen, dengan plafon pinjaman mencapai Rp20 miliar.
Sementara dari sisi permintaan, masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa jaminan dengan bunga hanya 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun.
“Adanya skema ini, tidak boleh lagi ada ruang bagi rentenir. Masyarakat punya alternatif pembiayaan yang jauh lebih ringan,” ujarnya.
Realisasi program ini juga menunjukkan tren positif. Dalam empat bulan pertama 2026, penyerapan anggaran perumahan telah mencapai Rp14 triliun. Khusus di Kalimantan Timur, penyaluran KUR perumahan tercatat sekitar Rp214 miliar.
Maruarar turut mengapresiasi peran perbankan, termasuk Bank Mandiri, yang dinilai mampu mempercepat proses dari sosialisasi hingga realisasi pembiayaan, sehingga masyarakat tidak perlu melalui prosedur yang berbelit, sehingga tidak bolak balik ke ke bank.
“Data sudah tersedia, masyarakat bisa langsung mengakses. Ini yang membuat program berjalan efektif,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, harus mendukung penuh pelaksanaan program agar tidak terhambat di lapangan.
“Jangan dipersulit. Ini program untuk rakyat. Harus bisa segera dirasakan manfaatnya,” katanya.
Adanya dengan kombinasi subsidi, kemudahan akses kredit, dan percepatan pembangunan, program perumahan kini diposisikan bukan sekadar bantuan sosial, tetapi sebagai strategi besar untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan melahirkan kelas menengah baru.
NIKEN | WONG
Comments are closed.