BERITAKALTIM.CO- Kutai Kartanegara dua tahun berturut-turut meraih panji keberhasilan bidang kondusifitas dari Pemprov Kaltim. Tidak heran kalau keberhasilan itu membuat daerah lain, bahkan dari provinsi berbeda ingin mengetahui secara detil bagaimana melaksanakannya.
Seperti yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Mereka berombongan bersama Sekda Kabupaten Bulungan H Syafril dan Kepala Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Bulungan Husni Thamrin menyambangi Kota Tenggarong, bersilaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai kebijakan yang membuat suasana terjaga kondusif.
Dua kabupaten berbeda provinsi itu, Bulungan dan Kutai Kartanegara memiliki kemiripan sebagai kota sejarah kerajaan. Bulungan juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Bulungan atau kerap disebut juga Kesultanan Bulongan. Sementara Kutai Kartanegara dengan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Kesultanan Bulongan dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura masih ‘hidup’ sampai sekarang, dengan domain penjaga budaya. Kesultanan Bulongan bahkan memiliki penyebaran wilayah dan keturunan sampai ke Malaysia Timur.
“Kami merasa terhormat mendapat kunjungan tim dari kabupaten Bulungan. Silaturahmi ini cukup baik untuk berbagi pengalaman untuk menjaga kondusifitas di daerah,” ujar H Sunggono, Sekda Kabupaten Kukar, Kamis (18/11/2021).
Penyambutan rombongan berlangsung di Ruang Serbaguna. Sekdakab Kukar ditemani oleh Ketua FKDM Kukar, Muhiddin, serta pejabat dari Badan Kesbangpol Kukar.
Dipaparkan oleh Sunggono apa yang pernah terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Misalnya konflik pendirian rumah ibadah, konflik agraria seperti lahan adat dan lahan masyarakat, konflik ketenagakerjaan, hingga konflik bernuansa SARA (Suku, Agama dan Ras). Di Kukar pernah terjadi kasus terorisme bom gereja dan pemulangan aliran Gafatar, serta konflik antar ormas bahkan tambang illegal.
Sunggono menjelaskan, upaya yang dilakukan Pemkab Kukar adalah dengan berkomunikasi secara intens dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan stakeholder lainnya. Keterlibatan intelejen agar isu yang berkembang di masyarakat tidak sampai melebar dan memperuncing masalah sehingga antar kelompok bersitegang.
“Intinya semaksimal mungkin agar bisa mendeteksi potensi konflik dan kemudian secepat mungkin melakukan peredaman agar tidak melebar,” ujar Sunggono.
Secara pengorganisasian, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilengkapi dengan beberapa organisasi seperti membentuk Tim Kewaspadaan Dini Kukar. Ada juga tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat kabupaten dan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah tingkat kecamatan.
“Kami sedang menyusun peraturan bupati mengenai pembentukan dan penyusunan FKDM yang memperkuat kelembagaan FKDM tingkat kabupaten, tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan da desa,” ucap Sunggono. #
Wartawan: hardin | ADV
Comments are closed.