BERITAKALTIM.CO- Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Prof. Dr. H.M. Aswin, MM, mewakili Gubernur Kaltim melaksanakan Rapat Koordinasi membahas kesiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rakor mempertemukan dua elemen pemerintahan, yakni perangkat daerah Pemprov Kaltim dengan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam.
Tim Kemenko Polhukam RI dipimpin Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Hilman Hadi, datang ke Samarinda khusus membahas kesiapan pembangunan IKN Nusantara. Pada Rapat koordinasi, Selasa (12/4/2022), tim dari Jakarta melakukan pengumpulan data dan informasi intelijen, khususnya mengenai potensi ancaman terkait pertahanan negara terhadap rencana pembangunan IKN Nusantara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
“Data dan informasi tersebut akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Menko Polhukam,” tutur Mayjen TNI Hilman Hadi.
Informasi langsung dari daerah sangat penting karena akan menentukan kebijakan pertahanan negara dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dengan instansi dan lembaga terkait.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kaltim dan dihadiri sekitar 52 peserta, yang terdiri dari Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kota dan stakeholder terkait.
“Pemerintah Provinsi Kaltim sudah mengintegrasikan rencana pemindahan ibukota negara ini dalam perubahan RPJMD 2019-2023. Sebagai tindak lanjut dari integrasi tersebut maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Timur pada tahun 2022 adalah Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Menyambut IKN,” ucap Kepala Bappeda Kaltim Prof Dr HM Aswin.
Menurutnya, saat ini Kalimantan Timur sedang melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang didalamnya mengakomodir rencana IKN dan integrasi RTRW dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dalam revisi RTRWP ini diusulkan perubahan Kawasan Hutan seluas 570.183 ha yang meliputi usulan perubahan peruntukan, usulan perubahan fungsi dan usulan penunjukan baru.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat, agar revisi RTRWP Kalimantan Timur dapat segera selesai dan mampu mengakomodir rencana Pemindahan IKN dengan baik,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga hadir Plt. Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam dan unsur Pemkab Kukar yang memaparkan tentang pembangunan serta permasalahan tata ruang Kabupaten PPU dan Kukar sebagai kawasan penyangga Ibu Kota.
Selain itu juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut unsur Kementerian ATR/BPN Kanwil Provinsi Kaltim dan unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kaltim (Dinas PUPR PERA dan Kesbangpol Kaltim).
Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Sekda Kukar Sunggono yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, Kukar telah menyusun serangkaian kebijakan dalam menyambut keberadaan IKN, sebagai pendorong dalam proses akselerasi pembangunan daerah dan peradaban baru di Kutai Kartanegara.
“Pemkab Kukar telah melakukan proses Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan beberapa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang wilayah Ibu Kota Kecamatan (RDTR-IKK), yang mengacu pada kebijakan pembangunan IKN,” kata Sunggono.
Dari aspek pertahanan dan keamanan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, maka Pemkab Kukar fokus pada kegiatan penguatan Pencegahan dan Pengurangan Kasus Tindak Kriminal, Perdagangan Obat Terlarang, Minuman Keras, dan Perdagangan Manusia. Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Penyiapan Skema dan Pola Kerjasama Pemda dan TNI/Polri dalam proses keamanan dan ketertiban umum.
“Sebagai daerah mitra IKN, Pemkab Kukar juga telah siap untuk dijadikan sebagai pusat ketahanan pangan di wilayah sekitar IKN, mengingat kondisi eksisting Kukar merupakan lumbung pangan provinsi Kaltim, dengan kebijakan peningkatan produktivitas dan perluasan kawasan-kawasan pertanian dan perikanan budidaya yang terintegrasi dan modern dengan skema kolaboratif antara pemerintah dan dunia usaha,” katanya.#
Wartawan: wong
Comments are closed.