BERITAKALTIM.CO- Puluhan warga pemilik lahan Waduk Embun Aji Raden mendatangi Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari mempertanyakan status pembebasan lahan Waduk Embun Aji Raden yang hingga saat ini belum terbayarkan oleh Pemkot Balikpapan.
Keseluruhan kepemilikan lahan Waduk Embun Aji Raden sebanyak 48 titik, untuk saat ini sebanyak 22 titik telah terselesaikan pembayaran pembebasan lahan karena sesuai sertifikat.
Dan sebanyak 26 titik masih menunggu kebijakan DPPR (Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang) untuk melakukan pembayaran pembebasan lahan waduk Embun Aji Raden.
” Jadi permasalahan pembayaran ini seharusnya diselesaikan di APBD 2022 dan APBD P 2022, dari 48 titik pembebasan lahan. Untuk 22 titik clear pembayaran sedangkan 26 titik sampai saat ini belum ada pembayaran, ” ucap Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Subari ketika ditemui awak media di gedung parlemen, Kamis (2/1/2023).
Subari menyebut, untuk 26 titik karena habis waktu pembayaran sehingga anggaran Silfa, Dan hanya dijanjikan oleh kepala DPPR. Tetapi hingga saat ini belum ada pembayaran.
“Surat- surat sertifikat aseli, segel sudah diambil semuanya, Kesepakatan harga sudah, tanda tangan dan nomor rekening juga sudah dikasih. Hanya disuruh nunggu di ATM tetap dicek tidak ada duitnya, ” ucap Politisi Partai PKS.
Subari meminta DPPR dan BPKAD untuk menyesaikan permasalahan ini, untuk anggaran diperkirakan puluhan milyar dan telah dianggarkan di APBD 2023.
“Ini evaluasi buat pemkot Balikpapan. Tolong diselesaikan, jika warga anarkis jangan salahkan warga, mereka hanya nunggu janji pembayaran dan sekarang masih akan perjuangkan haknya nuntut pembayaran, “jelasnya.
Sangat disayangkan ketika DPPR dihubungi menyampaikan saat ini telah memeriksa surat surat, menurut Subari semua kesepakatan sudah ditanda tangani terus permasalahan apalagi yang akan dibahas.
“Ini mereka menuju ke DPPR untuk mencari kejelasan pembayarannya. Ini harus dibayarkan, kesepakatan sudah ada,” tutupnya. #
Wartawan: Thina | Editor: Wong