JAKARTA,BERITAKALTIM.com – Dalam rangka efisiensi waktu pengerjaan dan target program kerja agar sesuai rencana diharapkan pemerintah pusat dapat menyetujui proses pekerjaan khususnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya jalan dan jembatan agar bisa dilaksanakan dengan sistem kontrak tahun jamak atau multiyears tanpa perlu dilakukan sistem parsial atau tahunan.
Hal ini diungkapkan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) saat bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di lantai dua, Kantor Kementerian PU dan Pera, beberapam waktu lalu. Dalam pertemuan hadir Wakil Ketua DPRD Kaltara sementara Jalil Fatah, Bupati Nunukan Drs Basri, Walikota Tarakan Sofian Raga, Pj Bupati Tana Tidung Akhmad Bey Yasin, Asisten Pembangunan dan Kesra Syaiful Herman dan Kepala PU se-Kaltara. Sementara Menteri PU dan Pera ditemani jajarannya diantaranya Sekjen dan Dirjen terkait.
Irianto memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan pemaparan. Terlebih respon yang diberikan sangat positif dan tentunya akan berdampak positif bagi pembangunan di Kaltara yang selama ini relatif tertinggal, terisolir dan tertinggal.
Ia mengatakan pekerjaan dengan sistem partial menyebabkan waktu pengerjaan menjadi mundur dan pada akhirnya yang dirugikan masyarakat karena tidak bisa segera menikmati hasil pembangunan. Sebab pekerjaan yang belum tuntas mendekati akhir tahun harus dihentikan dan diawal tahun berikutnya harus dilaksanakan lelang ulang. Ada jeda waktu yang justru akan berdampak buruk terhadap pekerjaan yang telah berjalan.
“Pada akhirnya tidak sedikit ruas jalan yang sedang proses pengerjaan harus dihentikan karena memasuki akhir tahun. Karena belum tuntas dan padat akhirnya tidak sedikit jalan yang rusak kembali dan jelas yang dirugikan masyarakat karena tidak bisa segera menikmati hasil pembangunan,” ujarnya.
Dalam pertemuan, Irianto memaparkan isu strategis dan mendesak dalam pembangunan diantaranya jalan dan jembatan di perbatasan. Sebab dengan terisolirnya warga menyebabkan ketergantungan terhadap produk dari negara tetangga Malaysia.
Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia serta jalan tembus yang ada pun dalam kondisi berat dan memprihatinkan. Pada akhirnya harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan berdampak kepada ancaman terhadap rasa nasionalisme. (Humasprov)