BeritaKaltim.Co

168 Paket Proyek di Pemkot Samarinda Sudah Tayang Online

SAMARINDA LPSESAMARINDA, BERITAKALTARA.com- Hingga 11 Mei 2015 jumlah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang diminta berbagai SKPD di Pemkot Samarinda untuk diumumkan dilelang sebanyak 168 paket. Dari 168 paket yang ditayangkan online itu sebanyak 96 paket sudah selesai dilelang dan sudah ditetapkan pemenangnya.

“Kalau sampai Mei ini baru 168 paket yang diumumkan dilelang, atau baru sekitar 25 persen dari paket proyek yang ada, ya itulah faktanya, karena memang baru segitu SKPD yang meminta. Kita tidak pernah memperlambat,” kata Kepala Bagian Pembangunan Pemkot Samarinda, Ananta Fathur Rrozi didampingi Kepala ULP LPSE Kota Samarinda, H Hasibuan, Selasa (12/5/2015).

Mekanismenya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa bekerja atas dasar permintaan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan permintaan itu harus dilampiri dokumen yang diperlukan untuk melelang paket pekerjaan.

“ULP tidak pernah terlambat mengumumkan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Samarinda. Hari ini masuk permintaan pengumuman, langsung diproses ke internet untuk ditayangkan,” tegas Ananta.

Dijelaskan pula, keterlambatan lelang proyek tidak ada hubungannya dengan ULP, tapi terkait dengan kesiapan SKPD teknis yang menerbitkan dokumen anggaran dan dokumen pekerjaan yang akan dilelang.

“Kalau ada permintaan dari SKPD melelang suatu pekerjaan, tapi dokumen terkait dengan pekerjaan yang mau dilelang tidak lengkap, maka diberitahukan ke SKPD pengelola proyek. Penayangan ditunda, SKPD harus melengkapi dulu. Pengembalian berkas yang tak lengkap itu yang lambat dari SKPD,” tegas Ananta lagi.

Sesuai Inpres tentang percepatan pelelangan proyek pemerintah, sehari setelah APBD disahkan, sebetulnya SKPD sudah bisa menyampaikan rencana umum pengadaan barang dan jasa, tapi itu tidak berjalan sebagaimana diharapkan. “Disitu letak permasalahannya,” tambahnya.

Rangkaian pelelangan pekerjaan, setelah APBD yang berisi berbagai kegiatan disahkan, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) menerbitkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ke semua SKPD.

Setelah SKPD menerima DPA, dilanjutkan dengan penerbitan dokumen pekerjaan yang sifatnya teknis, dan disitu mulai muncul masalah yang harus dipecahkan. Masalah yang muncul biasanya berupa volume pekerjaan harus dikoreksi dari perencanaan awal karena dana yang tersedia hanya sebagian dari yang diusulkan. Selain itu, sebelum kegiatan dilelang, SKPD harus menunggu unit kerja lain menyelesaikan masalah sosial di lahan yang akan menjadi lokasi proyek.

SKPD pengelola kegiatan juga tidak semuanya bisa bekerja cepat karena faktor terbatasnya jumlah sumberdaya pegawai yang ada dibandingkan jumlah proyek yang akan dikelola. Kemudian paket pekerjaan yang akan dilelang, tidak hanya mencari pelaksananya atau kontraktor yang akan mengerjakan, tapi bersamaan dengan melelang paket pekerjaan perencanaan. “Antara pekerjaan perencana dengan pelaksanaan ditahun yang sama,” kata Ananta lagi.

Setelah lelang paket perencanaan selesai, yakni sekitar 30-45 hari sejak diumumkan (itu kalau tidak ada yang menyanggah), dilanjutkan SKPD dengan menyiapkan dokumen lelang pelaksanaan dan paket pekerjaan pengawasan yang juga butuh waktu 45 hari.

Menurut Ananta, kalau lelang paket pekerjaan perencanaan dilakukan lebih dulu atau setahun sebelum fisik proyek dilelang, mungkin bisa lebih cepat, tapi bisa pula apa yang dibuat perencana tahun lalu tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini, karena faktor harga material proyek sudah naik di pasar.

“Pilihan untuk mempercepat lelang proyek, hanya satu, SKPD pengelola proyek harus bekerja lebih cepat dari yang biasanya. Sehari setelah APBD disahkan, SKPD sudah harus mulai menyusun rencana umum pengadaan. Hanya itu pilihan kalau mau proyek cepat dilelang,” katanya. #int

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.