TENGGARONG, BERITAKALTIM.COM – Ketua DPRD Kukar Salehudin S Sos S Fil memastikan, Akhir Mei ini DPRD Kukar akan mengagendakan Rapat Koordinasi (Rakor) Perjuangan tuntutan DBH bersama 22 daerah penghasil Migas di Tenggarong. “Komunikasi dengan berbagai daerah terus terjalin mendekati rakor perjuangan DBH ini,” ungkapnya.
Menurutnya, perjuangan tuntutan DBH kepada Pemerintah Pusat jangan sampai terputus dan harus berjalan secara massif. Untuk itu, Rakor ini diharapkan jangan sampai tertunda. “Apabila memiliki jeda yang terlalu lama dari aksi yang dilakukan Gerakan Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Daerah(GRK2D) beberapa hari yang lalu, justru semangat perjuangannya akan menurun,” ujarnya.
Sampai saat ini DPRD Kukar bersama GRK2D terus berkomunikasi dengan berbagai daerah, seperti Bojonegoro dan Bengkalis. Selain kedua daerah tersebut, komunikasi juga dilakukan ke Bontang, Kutai Timur, Samarinda dan Penajam Paser Utara(PPU). “Sebagian daerah yang kita komunikasikan respon sangat positif dan siap hadir,” ujar Salehudin.
“Peserta yang akan kita undang saat Rakor perjuangan DBH nanti adalah Kepala Daerah dan DPRD terutama unsur pimpinannya, pihak DPRD Kukar sebagai fasilitator, secara teknis pengurus GRK2D yang menggarapnya,”tegasnya
Ditambahkannya, perjuangan merevisi UU Nomor 33/2014 akan terus dilakukan hingga dikabulkan DPR RI. Lobi-lobi politik pun harus dilakukan karena rencana pembahasan revisi UU tersebut sudah masuk Program Legeslasi Nasional (Prolegnas) 2015.
“DPRD sangat yakin apabila perjuangan tuntutan DBH yang berkeadilan disetujui pusat, maka Kukar sangat mampu untuk membangun jalan yang layak. Selama ini, pusat berlaku tidak adil, setiap Kukar menyetor Rp 120 Triliun dari PDRB, ternyata yang kembali ke Kukar hanya kisaran Rp 3 Triliun, ini sangat tidak adil, “jelasnya. #Wn