BONTANG, BERITAKALTIM.com- Pembangunan pabrik NPK Cluster di Loktuan, terus medapat penolakan warga dari 7 RT yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sejahtera. Mereka kembali mengadu ke DPRD, Senin (15/6/2015).
Mereka meminta kepada DPRD agar dapat bersikap tegas terhadap Perusahaan PKT, untuk tidak melakukan aktifitas pembangunan NPK, sebelum ada kesepakatan dengan warga.
Miswan, koordinator warga mengungkapkan, selain NPK ada 6 lagi rencana pembangunan proyek yang akan dilakukan oleh PT Pupuk Kaltim, yaitu pabrik Semen, pabrik Posforic Acid, pabrik Chimikal/Dap, pabrik Sulphuric Acit, almunium Florid dan Zwverzure Amoniak. Semua proyek itu berdampak ke masyarakat.
Seperti Pembuatan Tangki Fosvorit dan Pabrik Semen, pihak perusahaan PT Pupuk Kaltim tidak pernah menjelaskan akan pembangunan proyek tersebut. Menurut Miswan, Pabrik tersebut nantinya justru lebih berbahaya karena hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari pemukiman warga.
“Sepertinya pihak Perusahaan sengaja menjadikan pembangunan pabrik NPK Cluster sebagai objek, sementara mereka membangun Tangki Posforit, yang justru sangat berdampak nantinya ke warga. Perusahaan pernah berkilah, kalau itu hanya tangki Air, itu tidak benar. Kami memiliki salinan dokumen Amdal yang dimiliki perusahaan, ada 3 tangki yang akan dibangun satu tangki air, duanya lagi tangki Sulfuric Asid dan Phosforid Acid. Jarak pabrik ini sangat dekat dengan Sekolah Dasar Negeri 005 dan SDN 0010,” ungkap Miswan.
Lanjut Miswan, pihak manajemen perusahaan PKT sudah ada yang melakukan pendekatan berupa memberikan penawaran untuk menjadi karyawan di NPK Cluster, bagi anggota Forum Masyarakat Sejatera dengan syarat tertentu.
“Ada salah satu orang dalam Perusahaan PKT yang menelpon saya, dia menawarkan kepada saya dan teman saya, untuk menjadi karyawan mereka, dengan syarat kami harus mundur dari Forum dan menghentikan aksi penolakan 7 RT ini, tapi tawaran ini kami tolak. Kami ingin pihak direksi PKT turun menemui kami untuk memberikan solusi yang terbaik bagi kami,” ungkapnya.
Sementara ketua DPRD, Kaharuddin Jafar dan Wakil Ketua dr Etha menjamin tidak ada pembangunan pabrik sebelum ada kesepakatan antara warga dengan pihak perusahaan PKT.
“Saya dengan kawan-kawan Akan berada di Garda terdepan, apabila ada kegiatan disana sebelum ada kesepakatan warga. Dan yakinlah terkait persoalan ini kami di DPR tidak akan ada yang masuk angin,” ungkap Kahar.#din
Comments are closed.