
SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Jurubicara Fraksi Golkar Andi Harun dalam pandangan umum fraksinya mengatakan, beberapa hal dalam rancangan Perubahan APBD 2015 yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim mesti mendapat perhatian.
Ia memaparkan perubahan anggaran pada tahun berjalan perlu dilakukan untuk penyesuaian asumsi-asumsi dalam kebijakan umum APBD agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi yang sedang berjalan.
“Fraksi Golkar mengharapkan proyeksi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada rancangan perubahan APBD 2015 yang semula Rp 9,330 triliun bertambah sebesar 2,198 triliun sehingga menjadi Rp11,534 triliun telah diperhitungkan secara cermat dan sungguh-sungguh dengan memperhatikan keadaan ekonomi makro yang sedang terjadi saat ini,” kata Andi Harun dalam sidang paripurna, Kamis (20/8/2015) di Gedung Utama DPRD Kaltim.
Menurut Andi pendapatan daerah pada tahun 2014 lalu semula direncanakan sebesar Rp 12,130 triliun mengalami penurunan 7,73 persen atau Rp sekitar 937,67 miliar sehingga menjadi Rp 11,192 triliun, dan masih didominasi oleh penurunan dana perimbangan.
“Penurunan angka sangat mengganggu perencanaan dan realisasi program kegiatan pembangunan di daerah sehingga diperlukan beberapa penyesuaian besaran anggaran tahun 2014.
Fraksi Golkar juga paput bersyukur bahwa pada tahun anggaran 2015 terjadi peningkatan perubahan APBD sebesar 2,198 triliun sehingga tahun anggaran 2015 bertambah menjadi 11,534 triliun,” ucapnya.
Peningkatan dana perimbangan tersebut disumbang oleh bagian dana perimbangan yang meliputi pajak bumi dan bangunan serta minyak bumi dan gas.
Sementara di kesempatan yang sama Fraksi PKB yang diwakili oleh Slamet Ari Wibowo menyampaikan Fraksi PKB menyambut positif penyampaian nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Permendagri Nomor 13 tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Namun Fraksi PKB menyoroti keterbatasan dana yang ada pada belanja daerah dalam rancangan peubahan APBD tahun 2015. Ia menyebutkan bahwa pemerintah mesti selektif dan memperhatikan skala prioritas dalam belanja daerah mana saja yang harus didahulukan untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Timur.
“Dalam hal ini Fraksi PKB sepakat dengan belanja tidak langsung yang mengalami kenaikan dari yang direncanakan sebesar Rp1,085 triliun atau 20,08 persen dari anggaran semula yang sebesar Rp 5,406 triliun menjadi Rp 6,492 triliun,” katanya.
Dengan perubahan kenaikan yang cukup signifikan pada rancangan perubahan APBD tahun 2015 ini, Fraksi PKB juga mengajak semua elemen mengawal untuk terealisasinya program-program yang telah direncanakan. #adv/yud/oke
Comments are closed.