SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM-Masih banyak aspirasi masyarakat dan pemerintah Kalimantan Timur diabaikan pemerintah pusat, mulai soal dana bagi hasil sampai harga BBM (bahan bakar minyak). Meski demikian, dalam menuntut hak tidak bisa menggunakan cara-cara anarkis atau kekerasan.
“Saya ini pejabat negara dan wakil pemerintah pusat di daerah. Begitu pula Pak Kapolda (Irjen Pol. Safaruddin) juga aparatur negara dan sekaligus penegak hukum. Kalau kami berdua membiarkan masyarakat menggunakan cara-cara kekerasan menuntut hak ke pemerintah pusat, kami juga akan mendapat sanksi,” ungkap Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak saat memimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2017 di Samarinda, Senin (19/12/2016).
Hal itu dikatakannya sehubungan dengan kebijakan pemerintah pusat menjadikan harga BBM di Papua sama dengan di perkotaan yang dikenal dengan kebijakan satu harga, sedangkan di Kaltim harga BBM juga sangat beragam, bahkan di wilayah perbatasan dan pedalaman harga bensin dan solar rata-rata masih Rp30 ribu per liter. Kemudian Papua memperoleh dana bagi hasil sumberdaya alam 70%, sedangkan Kaltim hanya memperoleh dana bagi hasil hanya 15%.
Menurut Gubernur, dia juga sudah menyampaikan ke Presiden Jokowi harga BBM di Kaltim juga sangat berfariasi dan mahal, utamanya di perbatasan (Mahulu) dan pedalaman Kaltim dan meminta juga kebijakan satu harga seperti diberlakukan di Papua.
“Sudah saya sampaikan, sekarang tugas PT Pertamina Balikpapan menindaklanjutinya. Saya ingin itu diperhatikan agar harga minyak di Mahulu juga sama dengan di kota,” kata Awang Faroek kepada perwakilan PT Pertamina Distribusi Kaltim di Balikpapan yang hadir dalam Rakoor itu. “Pertamina yang harus menindaklanjuti,” tegasnya.
Upaya mendapatkan dana bagi hasil lebih besar, katanya, sudah dilakukan dengan berbagai cara, misalnya lewat gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi), lewat lobi-lobi di DPR-RI, termasuk disampaikan dalam forum-forum resmi juga telah dilakukan, tapi hasilnya belum ada.
“Kalau soal menuntut hak Kaltim, muntung saya ini juga sudah berbuih-buih menyampaikan,” ungkapnya. Meski hasilnya belum ada, tapi tidak bisa menggunakan cara-cara kekerasan, misalnya memblokade jalur angkutan batubara, menutup bandara, dan cara-cara lain yang tak konstitusuional. “Tidak bisa menggunakan cara-cara anarkis. Dalam hitungan menit saja ponton batubara kita blokir, itu
akan jadi topik pembicaraan sedunia,” ucap Awang Faroek.
Menanggapi usulan pengusaha Yos Sutomo agar semua pengusaha yang berusaha di Kaltim aktif di forum pengusaha Kaltim dan menjadi pilar dalam membangun Kaltim, Awang Faroek mengatakan tidak mudah sebab, pengusaha pertambangan dan migas di Kaltim, pemiliknya ada di Jakarta. Pemilik perusahaan itu lebih takut sama menteri dibandingkan gubernur.
“Saya sudah berusaha berkali-kali mengundang mereka, ngak ada yang hadir. Yang datang hanya staff yang tak punya wewenang apa-apa, jangan jangan yang datang itu satpam mereka,” kata gubernur.#into
Veri cetak artikel ini terbit SKH Kalpost, edisi 20 Desember 2016
Comments are closed.