Bertemu Pimred Media Online di Kaltim, Wagub Curhat Jadi Korban Hoaks

oleh
Wagub Hadi Mulyadi menerima para Pimred dan Wartawan Media Online yang beroperasi di Kaltim. (Foto dokumentasi: Yoyok dari kliksamarinda.com)

SAMARINDA, beritakaltim.co- Para pimpinan redaksi dan Wartawan media online bertamu ke ruang kerja Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Selasa (4/12/2018). Sejumlah persoalan dibuka, terutama maraknya hoaks alias berita palsu yang sumbernya bisa dari media online.

Hadi Mulyadi mengutarakan, pemerintahannya bersama Gubernur Isran Noor yang baru beberapa bulan bekerja menjadi korban hoaks. Ini terjadi pada saat aksi massa yang membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid di Samarinda 26 Oktober 2018 lalu.

“Itu kan berita hoaks. Saya ada di situ dan menyaksikan ada satu saja bendera yang dinaikkan, tapi kemudian langsung diturunkan. Tapi, berita di media online bukan begitu. Ditayangkan foto beberapa bendera bertuliskan kalimat tauhid dalam beritanya. Padahal itu foto editan dan sampai sekarang medianya tidak pernah meralat,” ucap Hadi dihadapan para jurnalis senior Kaltim itu. Dia juga menyebut nama media dari Jakarta yang pertama kali menayangkan berita hoaks tersebut, sampai akhirnya viral karena dikutip banyak media online lainnya.

Hadi Mulyadi terlihat masih geram dengan munculnya berita hoaks tersebut. Sebab, akhirnya Pemprov Kaltim dibuat repot dengan munculnya banyak pertanyaan dari Kemendagri serta dari kalangan Wartawan di Jakarta yang mewawancarai dan harus dijawab satu persatu. Bahkan akibat penayangan berita hoaks itu Gubernur Kaltim Isran Noor harus memberi klarifikasi di televisi nasional dalam acara talkshow Mata Najwa.

“Kita harus klarifikasi ke sana-sini. Sampai di acara Mata Najwa. Tapi jawaban Pak Isran kan tepat,” cerita Hadi yang sesekali diwarnai guyonan yang membuat segar suasana.

Pertemuan dengan para Pimred dan Wartawan media online itu difasilitasi oleh Kepala Dinas Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah. Turut mendampingi Kasubbag Informasi Biro Humas dan Protokol Pemprov Kaltim, Andik Riyanto.

“Pertemuan ini kami gagas untuk menyatukan semangat pekerja media online dengan Pemprov Kaltim. Pak Gubernur awalnya sudah menjadwal pertemuan, tapi menjelang satu hari jadwal yang disepakati harus keluar kota. Jadi, secara mendadak kita jadwal ulang dengan Pak Wagub,” kata Diddy.

Dinas Kominfo yang dipimpinnya tidak bisa mengintervensi pekerjaan pers. Namun dia punya harapan media-media online bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mensukseskan jalannya pembangunan.

Indra Zakaria, Ketua SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Kaltim menjelaskan jumlah media online yang tumbuh pesat di Kaltim. Saat ini tidak kurang ada 40 media yang berdiri dan beroperasi di Kaltim, namun belum semuanya memenuhi syarat menyangkut perusahaan pendirinya yang wajib PT (Perseroan Terbatas). “Yang sudah berbadan hukum PT sekitar 20-an,” kata pengelola prokal.co itu.

Melengkapi penjelasan Indra Zakaria, Pimred beritakaltim.co Charles Siahaan menambahkan tentang status hukum media online. Dengan pijakan Undang undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, media online belum lahir pada waktu UU tersebut dibuat dan diundangkan. Di dalam UU pers, yang dimaksud media massa adalah media cetak dan media elektronik. Media cetak berupa surat kabar, majalah, tabloid dan media elektronik adalah radio dan televisi.

“Sedangkan media online tidak ada tercantum di situ,” ujarnya.

Tapi setelah teknologi informasi semakin berkembang yang ditandai dengan maraknya dunia digital, akhirnya muncul media online. Karena fenomena yang tak tercegah itu membuat Dewan Pers kemudian menerbitkan peraturan di mana media online masuk sebagai media resmi yang pertanggungjawabannya sama dengan media cetak maupun elektronik.

“Jadi, sekarang media online sama status hukumnya dengan media cetak maupun elektronik. Kalau ada sengketa pers, ya yang menangani Dewan Pers,” Charles menjelaskan.

Kenapa perlu dijelaskan tentang status hukum media online kepada Wagub Kaltim, menurut Charles usai pertemuan, lantaran masih belum sama pemahamanan pejabat pemerintahan mengenai keberadaan usaha maupun wartawan media online. Masih banyak pejabat menilai media online bukan lembaga resmi, sehingga ada keraguan dalam membelanjakan advertorial maupun iklan.
“Ini kan merugikan usaha media online,” ujar Ketua Gerakan Antihoaks Jurnalis Kaltim itu.

Sorotan lain datang dari Pimred niaga.asia, Intoniswan. Dia menginginkan agar Pemprov bisa mengingatkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang ada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar bekerja lebih profesional dalam melayani kebutuhan data-data yang diperlukan Wartawan.

Menanggapi hal tersebut, Hadi Mulyadi, merespon positif dan soal pengawasan adalah bidang tugasnya sebagai wakil gubernur. Para pekerja pers yang hadir diantaranya Kepala Biro Antara Kaltim Abdul Hakim, Pimred kabarkubar.com Sonny Hutagalung, Pimred kaltimnews.co Arief Kesang, Pimred infosatu.com Sukri dan Pimred Tabloid Expres Azis. #le