SAMARINDA, beritakaltim.co- Dua anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024, Baharuddin Demmu dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) dan Nidya Listiyono dari Fraksi Golkar bicara ibu kota negara yang telah dipilih Presiden Joko Widodo pindah ke Kalimantan Timur. Baharuddin mengingatkan perlunya kewaspadaan agar warga lokal tak tesingkir, sementara Nidya bisa kesempatan atas melejitnya pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Data awal dari Bappenas, efek dari perpindahan ibu kota negara adalah bakal adanya sekitar 1,5 juta jiwa penduduk baru di antara kabupaten PPU (Penajam Paser Utara) dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tanahnya bakal menjadi lahan inti ibu kota negara yang baru. Pertambahan jumlah penduduk 1,5 juta yang diperkirakan dimulai pada tahun 2024, membuat Kaltim secara mendadak berpenduduk sekitar 3,2 juta.
Jumlah penduduk bertambah 1,5 juta di Kaltim, hampir sama dengan menggabungkan dua penduduk kota terbesar di Kalimantan Timur, yakni Kota Samarinda yang penduduknya lebih 800 ribu dan Kota Balikpapan yang penduduknya sekitar 600 ribu jiwa.
Menurut Nidya Listiono, pertumbuhan penduduk yang begitu besar maka membuka kesempatan pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Ambil contoh, mengenai konsumsi beras dan bahan pokok yang pasti bertambah pesat.
“Kami di komisi II tentunya nanti bakal membahas tentang ibu kota negara ini. Bagaimana peluangnya dan bagaimana daerah menangkap peluang itu,” tutur pria kelahiran Madiun, 29 September 1980 ini kepada Wartawan.
Sebagai wakil rakyat, Nidya mengakui orientasinya adalah agar masyarakat Kaltim menerima manfaat atas pemindahan ibu kota negara. Pemindahan itu akan memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami konsen terhadap masalah-masalah ekonomi masyarakat. Makanya, kehadiran ibu kota negara baru selain akan menambah jumlah penduduk juga akan ada belanja proyek yang sangat besar di Kaltim,” ujar Nidya.
Sementara Baharuddin Demmu yang pada periode ini adalah kedua kali sebagai anggota DPRD Kaltim, menginginkan agar eksekutif segera membahas masalah ini bersama-sama. Terutama untuk memberikan perlindungan terhadap warga lokal.
“Ada beberapa hal yang harus dilihat. Pertama titik koordinatnya, saya kalau ditanya penting atau tidaknya pemindahan IKN, saya kira menyangkut IKN ini yang terpenting adalah rakyat kaltim jangan terpinggirkan,” ujarnya kepada beritakaltim, beberapa waktu lalu.
Dengan kehadiran Ibu Kota Negara di Kaltim, harusnya berdampak positif pada rakyat Kaltim. “Memang harus perlu kajian, yang pasti adalah dampaknya kepada rakyat kaltim itu harus positif jangan ada yang tersingkirkan,” sambung pria kelahiran Soppeng, 05 April 1972 ini. #
Wartawan: Kiah
Editor: les
Comments are closed.