BeritaKaltim.Co

RDP Dengan Bapelitbang, Dispopar, Rustam Mempertanyakan Kewenangan Pulau Beras Basah

BONTANG, BERITAKALTIM.CO — Komisi II DPRD Bontang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang didalamnya akan menarik beberapa retribusi bagi pengunjung tempat wisata.

Namun, Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam menanyakan kewenangan pengelolaan salah satu destinasi wisata di Kota Bontang yaitu pulau beras basah, kata dia, pengelolaan pulau beras basah apakah masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bontang atau Pemerintah Provisi Kalimantan timur.

Mengingat kata dia, menurut undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, antara lain mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan yakni 0-12 mil.

“Pulau Beras Basah apakah masih masuk dalam zonasi tersebut atau tidak, tolong bisa dijelaskan terkait
ini,”tanya Rustam Ketua Komisi II DPRD Bontang saat memimpin rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun (2020 -2025), di ruang rapat Kantor Sekretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari, Senin (9/11/2020).

Menjawab pertanyaan Ketua Komisi II DPRD Bontang, Fajar mewakili Bapelitbang Kota Bontang mengatakan, berdasarkan hasil forum group discusion (FGD) beberapa waktu lalu bahwa untuk daratan masih masuk dalam wilayah Pemerintah Kota Bontang, dengan begitu Beras Basah masih tanggung jawab Pemkot Bontang.

“Untuk Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum diketuk tapi untuk daratan katanya masih masuk admistratif kabupaten,” jawabnya.#

Wartawan : Hr.

Comments are closed.