BERITAKALTIM.CO- DPRD Kota Balikpapan menyambut baik keputusan pemerintah mencabut aturan wajib tes PCR baik di luar maupun Jawa-Bali sebagai syarat untuk naik pesawat. Dewan meminta agar pemerintah lebih bijak kepada rakyat seperti halnya kebijakan Rapid antigen yang diberlakukan di luar Jawa-Bali masih belum jelas.
Adanya kebijakan tersebut mengakibatkan penumpang pesawat yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena hanya mengantongi hasil negatif rapid antigen. Sementara operator udara masih berpegang pada kewajiban menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes polymerase chain reaction (PCR).
“Kita kan mendengarkan sama-sama melalui kementrian sudah mengumumkan tidak lagi menggunakan PCR. Tapi hanya menggunakan antigen. Namun aplikasi di lapangan ternyata begini lagi. Tidak sesuai kenyataan,” ujar Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle di gedung DPRD Balikpapan, Selasa (02/11/2021).
Sabaruddin Panrecalle mengatakan, pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam sebelum mengambil kebijakan terkait kejelasan soal aturan bagi semua pelaku perjalanan baik transportasi darat, laut maupun udara .
Peningkatan moda transportasi udara tujuan Jawa Bali mengalami peningkatan, masyarakat menerapkan aturan yang di berlakukan oleh pemerintah pusat tetapi kenyaataan yang ada di lapangan tidak sesuai.
Tak hanya itu Sabaruddin juga mempertanyakan dan meminta proses koordinasi antara para pemangku kebijakan di pusat dan daerah. Terutama antara pihak kementerian dengan bandara, terminal dan pelabuhan. Apalagi masyarakat menjadi kebingungan dengan berbagai aturan yang ada. Termasuk adanya kasus batal berangkat saat tidak memiliki hasil negatif tes PCR.
“Makanya saya meminta kepada petinggi-petinggi ini ketika mau mengumumkan kebijakan itu benar-benar finalisasikan, sinkronisasi antara satu departemen ke departemen lain agar masyarakat tidak kebingungan,” jelasnya. #
Wartawan: Thina
Comments are closed.