BeritaKaltim.Co

Pemkab Kukar Kebut Anggaran 2022 Agar Lelang Dimulai Februari Atau Maret

BERITAKALTIM.CO- Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin optimistis APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2022 naik. Jika APBD tahun 2021 sebesar Rp3,17 Triliun, maka diperkirakan menjadi Rp4,25 Triliun.

Hal tersebut diungkap Wakil Bupati Rendi Solihin saat berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) usai menggelar Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang 1, dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (15/11/2021).

“Pemerintah mengupayakan supaya berjalan cepat. Proses-prosesnya sudah disiapkan dengan matang. Mudah-mudahan tidak seperti 2021. Lelang akan dilakukan di awal tahun 2022. Artinya, bulan dua dan tiga itu sudah mulai lelang,” ujar Wakil Bupati.

Upaya Pemkab Kukar mempercepat proses anggaran, berkaca pada APBD 2021 di mana saat ini dia menemukan banyak kegiatan proyek di lapangan terkendala progresnya lantaran limit waktu yang singkat. Dia menduga bakal banyak proyek yang tidak selesai.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasid, didampingi Wakil Ketua 1, Alif Turiadi. Sementara dari eksekutif, selain Wakil Bupati Rendi Solihin, hadir juga Sekretaris Daerah, Sunggono, dan beberapa unsur Forkopimda.

Wakil Bupati menjelaskan, pemerintahan yang dipimpinnya bersama Bupati Edi Damansyah rutin turun ke lapangan. Pekerjaan ini untuk melihat langsung proyek-proyek yang sedang dikerjakan maupun yang sudah selesai dikerjakan pihak ketiga.

Saat berada di lapangan itulah pemerintah mengetahui berbagai persoalan dalam proses pembangunan Kutai Kartanegara. Menurut Rendi, dia melihat sendiri fakta masih banyak kegiatan yang kemungkinan tidak selesai tahun 2021 ini.

Mengenai APBD Kukar tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp4,25 triliun, menurut Rendi, sudah termasuk DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), DD (Dana Desa) dan DBH (Dana Bagi Hasil).

“PAD kita juga meningkat dari Rp 470 miliar menjadi Rp 500 miliar. Belanja kita juga meningkat. Kami optimistis goals kita menuntaskan daerah-daerah yang belum tersentuh oleh air bersih dan listrik,” ujar Rendi.

Menurut Rendi, tahun 2022 prioritas utama pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih kepada infrastruktur. Hal tersebut karena sudah menjadi mandatory spending mengenai pengalokasian anggaran, yakni 25 perseb untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan dan lain-lain, termasuk untuk kesehatan. #

Wartawan: Hardin

Comments are closed.