BeritaKaltim.Co

Berharap Lahan Peternakan Masuk Dalam Ranperda Revisi RTRW Provinsi Kaltim

BERITAKALTIM.CO- Program pembangunan mini ranch oleh pemerintah, secara bertahap terus diwujudkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan terkait. Salah satunya, dukungan lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dalam hal dukungan kebijakan melalui penerbitan peraturan daerah (perda) terkait ketersediaan lahan pertanian.

“Tadi sudah disampaikan Kepala Dinas Peternakan kepada DPRD. Mumpung ini masa pembahasan RTRW Provinsi Kaltim yang baru,” kata Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi saat Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022, baru-baru ini (28/9/2022).

Menurut mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ini, ketersediaan subsektor pertanian khusus oleh Dinas PKH ke DPRD Kaltim sangat strategis.

Mengingat hingga saat ini terus berlanjut, seluruh subsektor bidang dalam arti luas, dipastikan memiliki kawasan khusus pertanian yang diakui dalam peraturan, kecuali subsektor peternakan.

Dan yang terjadi selama ini Riza mengungkapkan, kegiatan bukan lahan khusus ternak tetapi memanfaatkan lahan-lahan atau kawasan pertanian tanaman pangan, kebun-kebun masyarakat, perkebunan sawit dan eks lahan tambang bara maupun kawasan lainnya.

Dampaknya lanjut Pj Sekda lagi, ternak Kaltim masih karena keterbatasan lahan atau tidak ada sedikitnya produksi khusus untuk kegiatan usaha peternakan.

Kondisi ini bagi Asisten Administrasi Umum Sekda Kaltim ini harus diubah, karena Kaltim memiliki keunggulan wilayah dan lahan yang potensial untuk pengembangan kawasan.

Karena itu, katanya, melalui pembahasan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim baru oleh DPRD Kaltim saat ini, maka Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan alokasi lahan khusus pada Perda Tata Ruang Provinsi Kaltim nantinya.

“Jadi Pak Ketua Komisi II, nantinya tidak lagi mini ranch-mini ranch, tapi kita akan kembangkan big ranch bahkan giant ranch,” pungkas Riza seraya meminta Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listianto untuk serius memperjuangkan lahan peternakan masuk dalam Ranperda RTRW Provinsi Kaltim.

Mini ranch yang dibangun saat ini kolaborasi Dinas PKH dengan masyarakat (kelompok tani ternak) maupun perusahaan kisaran seluas 4 hektare hingga maksimal 35 hektar dengan memanfaatkan lahan milik perusahaan.#Rukiah/ADV/Diskominfo Kaltim

Comments are closed.