BERITAKALTIM.CO- Perlawanan terhadap aksi pertambangan batu bara di seluruh Kalimantan Timur diserukan juga oleh anggota Komisi I DPRD Kaltim, M Udin. Secara khusus dia mendorong pimpinan DPRD Kaltim, membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Respon itu muncul setelah terbongkarnya penerbitan 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga menggunakan tanda tangan palsu Gubernur Kaltim.
Udin yang berasal dari daerah pemilihan Kutai Timur, Bontang dan Berau itu, memberikan gambaran sudah kian nekatnya para pemain pertambangan. Saat ini, pelaku pertambangan tidak hanya nekat menambang liar dan merusak lingkungan, tapi juga sudah memasuki birokrasi dengan membuat dokumen izin palsu.
Politisi dari Golkar ini meminta agar legislatif menggunakan tupoksinya dengan membentuk Pansus untuk mencari kebenaran 21 IUP palsu. Dia mewanti-wanti, masalah 21 izin palsu itu adalah kasus serius, tapi terlihat ditangani dengan cara-cara yang tidak serius.
“Apalagi hingga kini belum ada respons dari gubernur maupun jajarannya terkait dugaan pemalsuan itu,” ucapnya.
Jika ada Pansus DPRD, maka akan memberikan keseimbangan tentang kebenaran masalah itu. Dia mengatakan, untuk kejahatan seperti itu tidak perlu ada ditutup-tutupi.
“Kita kroscek, kebenaran dari tanda tangan gubernur. Kalau betul dipertanggungjawabkan, kalau salah kita batalkan berkaitan hal tersebut. Karena ‘kan diduga ada yang sudah berjalan,” jelasnya, Sabtu (8/10/2022).
“Kalau dipalsukan, gubernur harusnya melaporkan ke kepolisian,” ucapnya lagi.
Dari 21 pemegang SK IUP itu, diketahui tidak terdata di Minerba One Data Indonesia (MODI), Mineral Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP) IUP di Kaltim.
Sebelumhnya, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Mimi Meriami Br Pane juga menyoroti aksi penambangan batu bara secara liar yang dianggapnya sudah sangat parah. Mimi mengatakan pemerintah dan aparat keamanan memberi kesan melakukan pembiaran. #ADV
Comments are closed.