Anggota DPR RI kawal rencana pembangunan kereta api di Kaltara

BERITAKALTIM.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rahmawati menyatakan siap mengawal rencana pembangunan jaringan kereta api di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

“Selama itu untuk kepentingan rakyat, kita terus kawal ke investor agar merealisasikan apa yang menjadi wacana serta menjadi keinginan mereka berinvestasi di Kaltara,” ujarnya, di Tanjung Selor, Provinsi Kaltara, Sabtu.

Oleh karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI asal daerah pemilihan Provinsi Kaltara ini menyambut baik terkait adanya pertemuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan investor yang berencana membangun jalur kereta api di Kaltara, yaitu PT Indonesia Transit Synergy (Intra).

“Kalau ada kereta api yang menghubungkan antara jalur satu sama lainnya kan lebih mudah dan lebih bagus lagi,” katanya.

Rahmawati mengatakan tak hanya soal investor kereta api yang akan mengoneksikan antarwilayah di Kaltara, Kalimantan, tetapi bahkan Malaysia serta Brunei, sehingga ia bersama Pemprov Kaltara juga terus melobi investor lainnya untuk berinvestasi pada bidang yang dibutuhkan masyarakat dan dapat meningkatkan ekonomi.

“Kita terus berusaha menggaet investor sebanyak mungkin untuk kita datangkan ke sini. Kalau investor mulai berdatangan entah membangun rumah sakit atau transportasi, itu semua berarti membawa dampak baik untuk pemerintah kita, untuk provinsi kita,” tuturnya.

Menurut Rahmawati, untuk mewujudkan rencana investasi tersebut agar tak hanya menjadi wacana, maka semua pihak harus bergandeng tangan untuk kepentingan rakyat.

“Kami tetap akan mengawal dan melihat sejauh mana dan bahkan kami tetap berusaha untuk melobi para investor mau berinvestasi di Kaltara,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Kaltara telah menerima audiensi dari PT Intra yang menawarkan diri ingin berinvestasi membangun jaringan kereta api di Kaltara.

Keinginan investor tersebut disambut baik Pemprov Kaltara karena pembiayaan pembangunannya tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

ANTARA | WONG