BERITAKALTIM.CO- Pembicaraan hangat mengenai akhir masa jabatan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan pasangannya Hadi Mulyadi terus bergulir. Khususnya mengenai siapa yang potensi menjadi Pj (penjabat) Gubernur yang akan memimpin Benua Etam hingga terpilihnya Gubernur dan Wagub baru.
Sempat muncul beberapa nama, seperti Sri Wahyuni (Sekdaprov Kaltim), Dr. Myrna Asnawati Safitri (Deputi Otorita IKN) hingga Prof Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si. Ketiganya memenuhi persyaratan kepangkatan sebagai ASN (Aparat Sipil Negara) menjadi Pj Gubernur.
Namun menurut Jahidin, anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi PKB, orang yang nantinya bisa menjadi Pj Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, setidaknya mengerti masalah geografis wilayah Kaltim dan berpengalaman dibidang birokrasi.
“Jangan tiba-tiba ditunjuk yang tidak tahu persis bagaimana bentuk kearifan-kearifan lokal masyarakat Kalimantan Timur,” tandasnya.
Menurut Jahidin lagi, warga Kalimantan Timur, posisinya sejak dulu selalu menerima siapa saja pejabat yang disodorkan oleh Pemerintah Pusat. Begitu juga menyangkut Pj Gubernur Kaltim, ditentukan oleh Presiden berdasarkan usulan dari Mendagri.
“Kita ini sia-sia belaka mau yang ini atau yang itu. Walaupun aturanya nama-nama diusulkan di DPRD, tapi tidak ada manfaatnya. Hanya formalitas saja, yang menentukan seluruhnya Mendagri dan Presiden. Jadi, ya seperti permainan saja,” ucapnya.
Lanjut Jahidin, nama-nama yang muncul sekarang di media sebagai bakal calon Pj Gubernur Kaltim, hanya sekedar usulan dari warga saja. Dia pesimis suara warga lokal didengar, walau sudah dibahas melalui mekanisme DPRD Kaltim untuk diusulkan kepada Mendagri.
“Itu ada rektor Unmul juga ikuti diusulkan. Tapi menurut pendapat pribadi saya, berat kalau untuk Pak rektor, karena bukan dari birokrasi,” ujarnya.
“Tapi kalau dia maju sendiri sekalian sebagai Gubernur, boleh-boleh saja, tapi untuk diangkat jadi Pj Gubernur, rasanya ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang tidak memperbolehkan. Betul kepangkatan rektor unmul itu masuk eselon I, tapi dia dari dunia kampus bukan dari birokrasi,” kata Jahidin.
Selajutnya Jahidin mengatakan, Pj Gubernur itu pasti dari pusat. “Jadi kita di daerah ini hanya buang-buang energi kalau itu yang kita bahas,” ujarnya.
“Memang harus diparipurnakan di DPRD Kaltim, baru dikirim ke pusat. Tapi walaupun kita mengirim nama-nama, tentu yang dari sana (pusat) juga yang tetap terpilih. Pemerintah pusat ini tidak ikhlas, karena pusat tau Kalimantan ini adalah lumbung, kekayaan dikuras, masih banyak masyarakat kita yang miskin,” pungkasnya. #
Reporter: Fathur | Editor: Wong