BeritaKaltim.Co

Penataan Tenaga Honorer di Samarinda, Pemkot Siapkan Tiga Skenario

BERITKALTIM.CO – Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah, sesuai keputusan pemerintah pusat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, ada tiga skenario yang disiapkan oleh Pemkot Samarinda dalam penataan tenaga honorer, yaitu:

-Pertama, berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 648 Tahun 2023, tenaga honorer akan diseleksi, diverifikasi, dan diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan kuota 80 persen.

-Kedua, melalui pengangkatan langsung setelah data tenaga honorer diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

-Ketiga, melalui pengukuran atas kinerja tenaga honorer.

“Secara umum skema skenario nasional penataan ASN di seluruh Indonesia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan di Samarinda? Saya telah memberi arahan kepada BKPSDM, Bagian Organisasi, dan Asisten III, agar tidak ada satupun ASN pegawai non-ASN di Pemkot Samarinda ini yang menjadi korban dari kebijakan baru itu,” kata Andi Harun, Jum’at (2/2/2024)

Artinya, Lanjut Andi Harun tetap kita akan menyesuaikan, walaupun dengan sistem dan skema yang baru, kita tetap akan berusaha mengikuti sehingga semua cara menurut peraturan tidak ada yang bertentangan, tapi dengan sendirinya kita bisa mengakomodir semua tentang pegawai pemerintah non-ASN yang ada di Pemkot Samarinda.

Ditambahkan Andi Harun, saat ini Pemkot Samarinda sedang melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja (ABK), untuk melihat formasi dan kebutuhan tenaga administrasi, tenaga teknis, tenaga non-teknis, dan tenaga pendukung di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kita akan petakan, karena tidak yang kita lihat. Sementara, saya sudah bikin tim, ketuanya Asisten III. Satu minggu sudah bekerja dan tadi melaporkan yang kalian tanya ini, laporan tadi terhadap upaya untuk memenuhi beberapa OPD yang memerlukan pegawai non-ASN,” ungkap Andi Harun.

Dari ratusan yang diusulkan, papar Andi Harun, kita hanya bisa meloloskan hari ini 97 orang. Saya sebut di antaranya, misalnya ini, tenaga yang dibutuhkan untuk setelah selesainya semua pasar dan lain sebagainya dan membutuhkan tenaga baru.

Sebenarnya permohonan mereka lebih dari itu, tapi yang kita bahas suruh bisa loloskan sesuai dengan tadi itu analisis jabatan dan ABK-nya baru 35 orang. Nanti setelah ini kita evaluasi lagi.

“Kemudian ada dokter 5, tambah tenaga perawat 2 kalau tidak salah, kemudian ada Satpol 20 orang. Ya, pokoknya totalnya semua 97 orang kita tadi telah menyatakan dapat menerima karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan tidak bertentangan dengan arahan serta desain penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah dari Kemenpan RB,” ungkap Andi Harun.

Diharapkan Andi Harun, dengan penataan tenaga honorer ini, Pemkot Samarinda dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai.

Andi Harun juga mengingatkan agar seluruh OPD tidak merekrut tenaga honorer baru, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemkot Samarinda.

“Penataan tenaga honorer ini harus diselesaikan paling lambat Desember 2024, sesuai dengan UU ASN. Jadi, kita tidak boleh sembarangan mengangkat tenaga honorer baru. Kalau ada OPD yang membutuhkan tenaga tambahan, harus melalui mekanisme yang benar dan sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada yang melanggar, karena akan berdampak pada kinerja dan anggaran kita,” tegas Andi Harun.

Reporter : Sandi|Editor: Hoesin KH

Leave A Reply

Your email address will not be published.