BeritaKaltim.Co

BPPD Nunukan Perlu Dukungan Susun Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan

BERITAKALTIM.CO- Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Dian Kusumanto, menyampaikan, Nunukan masuk dalam 18 wilayah yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Lantaran itu, instansinya memiliki tugas menyusun Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang membutuhkan dukungan semua pihak.

“Nunukan masuk dalam 18 wilayah yang menjadi PKSN yang telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Sehingga penyusunan IPKP ini tentunya perlu dukungan bersama,” kata Dian Kusumanto kepada Wartawam di Nunukan, baru-baru ini.

Salah satu kegiatan yang dilakukan terkait IPKP PKSN, kata Dian Kusumanto, Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan focus group discussion (FGD) pada Kamis (07/03/2024) lalu di Kantor Bupati Nunukan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perencanaan Ahli Madya Koordinator Fasilitasi Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), Sriyanto.

Termasuk Ahli Madya pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat, BNPP, Bambang Erie.

“Kemarin pemerintah daerah dan tim surveyor data dari BNPP duduk berdiskusi dalam rangka penyusunan IPKP,” ucapnya.

Menurutnya PKSN Long Midang, PKSN Lumbis, PKSN Sebatik, dan PKSN Nunukan adalah wilayah yang telah ditetapkan menjadi kawasan perbatasan yang diharapkan mengalami pertumbuhan.

“Kami dari pemerintah daerah mendukung apa yang menjadi maksud dan tujuan dari BNPP kali ini. Karena kami sadar, wilayah perbatasan ini tidaklah dapat dibangun oleh satu atau dua pihak saja. Tapi perlu kepedulian dari semua pihak yang terkait,” ujar Dian Kusumanto.

Dian Kusumanto menuturkan, kegiatan FGD yang dilakukan kemarin, merupakan bagian dari amanat RPJM 2020-2024. Bahwa untuk mengukur perkembangan kawasan perbatasan, utamanya PKSN diukur dengan IPKP.

“Untuk target 2020-2024 ada 18 PKSN yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Dari 18 PKSN tersebut 3 PKSN diantaranya adalah di Kabupaten Nunukan untuk pengukuran di tahun 2023. Pengukuran ini dilakukan setiap tahun,” tuturnya.

Dian berharap melalui kegiatan IPKP, maka perkembangan PKSN Kabupaten Nunukan dapat diketahui dengan jelas.

Selain itu juga menjadi dasar penyusunan program-program untuk pengembangan PKSN Nunukan, PKSN Long Midang, PKSN Tau Lumbis.

“Jadi kegiatan IPKP dilaksanakan secara serentak dengan membagi 18 tim di 16 kabupaten/kota. IPKP juga akan menjadi dasar Bappenas untuk penyusunan program kegiatan 2025-2029,” ungkap Dian. #

Reporter: Jon | Editor: wong

Leave A Reply

Your email address will not be published.