TIBA-tiba saja semua meradang. Harga beras di pasaran Kota Samarinda dan sekitar Rp18.000 per kilogram. Padahal, hari-hari biasanya masih sekitar 13.000 sampai 15.000 per kilogram.
Ternyata, situasi itu bukan hanya terjadi di kota dan kabupaten Benua Etam. Di Jawa, sejak berakhirnya Pemilu 14 Februari 2024 lalu, harga beras sudah melonjak tajam.
Media menyebut terjadi kelangkaan. Membuat suasana politik Tanah air yang masih menegang paska Pemilu terikut memanas kembali.
Maklum saja, untuk urusan beras saja, Indonesia belum selesai-selesai mengurus kecukupannya. Indonesia masih impor.
“Impor, impor, impor terus. Bagaimana sih pemerintah mengurus beras,” komentar julid Netizen di media sosial.
Kalimantan Timur, kurang lebih bernasib sama. Untuk urusan beras, provinsi berpenduduk 3.909.740 jiwa tahun 2023 itu, masih mendatangkan dari Sulawesi Selatan atau Pulau Jawa.
Jumlah beras yang dipasok masih di atas 50 persen kebutuhan. Yang memberi gambaran provinsi ini masih jauh dari kalimat; kemandirian pangan.
Bisa dibayangkan, jika pasokan beras dari Sulsel atau Pulau Jawa terhambat datang ke Kalimantan Timur, maka so pasti, suasananya bukan lagi sekedar meradang, tapi bisa menyentuh gejolak sosial.
Data BPS (Badan Pusat Statistik), total produksi beras Kalimantan Timur tahun 2023 sekitar 125.227 ton. Sementara, untuk mengisi perut penduduk sebanyak 3,9 juta jiwa itu dibutuhkan sekitar 349.921 ton beras per tahun (rata-rata 89,5 Kilogram beras per orang).
Jadi, jika harga beras di Pulau Jawa naik, so pasti harga di Kalimantan Timur makin makin melejit. Seperti yang sedang terjadi saat ini. Sampai bulan Maret 2024 akan berakhir, harga beras Rp18 ribu per kilogram tak kunjung turun.
“Belinya juga sudah tinggi,” kata Aco, pedagang beras sebuah warung di Perumahan Bengkuring Samarinda,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik, membaca gelagat tidak nyaman dari peristiwa kelangkaan beras. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Akmal Malik mulai menyusun siasat; mengatasi kenaikan harga beras yang memberatkan warga.
Strategi pertama mengatasi kenaikan harga, adalah dengan melakukan operasi pasar. Segenap kekuatan dikerahkan, terutama para bupati dan wali kota yang harus turun tangan mengatasinya.
Beras termasuk komoditi yang memicu inflasi. Jika semakin langka barangnya, maka dipastikan harga ikut melonjak.
Akmal Malik melihat angka-angka inflasi Kalimantan Timur yang terasa membuatnya sesak nafas. Laporan BPS menyebutkan, inflasi di Kaltim bulan Februari 2024 mencapai 3,28% year on year (yoy), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 105,92.
Padahal, angka inflasi bulan Januari 2024 year on year sebesar 2,95 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,64.
“Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 4,14% dengan IHK 106 dan terendah terjadi di Kota Samarinda sebesar 3,04% dengan IHK 105,51,” ujar Pj Gubernur Akmal Malik dalam acara GNPIP wilayah Kalimantan, Rabu (27/3/2024).
Mengatasi kekuatiran itu, ada gerakan Pemkot Samarinda menggelar pasar murah dengan sebutan “toko penyimbang” yang berlangsung di belakang GOR Segiri Samarinda. Kemudian unsur-unsur TNI dan Polri turun melakukan operasi pasar. Termasuk juga beberapa kalangan pengusaha.
Inflasi di Kaltim mampu terkendali, ditolong juga oleh suasana memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Sudah menjadi tradisi warga Benua Etam, tiap bulan ramadan selalu ada pasar ramadan yang mempertemukan pedagang (UMKM) dengan konsumen untuk makanan dan minuman berbuka puasa.
Ribuan pedagang UMKM bermunculan. Mereka memainkan perannya dalam perputaran uang. Dampaknya, untuk sementara harga beras yang masih berkisar Rp18 ribu dan tidak turun-turun tak begitu menggelisahkan lagi.
KETAHANAN PANGAN
Perjuangan Akmal Malik belum selesai. Walau inflasi terasa mampu ditekan karena ada suasana Ramadan, tetapi sejatinya itu hanya berlaku sementara saja. Usai lebaran Idul Fitri, bagaimana situasi harga-harga kebutuhan pokok warga?
Lantaran itu, tidak cukup dengan operasi pasar yang merupakan opsi instan mengatasi inflasi.
Tekad Akmal Malik sudah bulat. Dia ingin berbuat sesuatu di masa tugas jabatannya sebagai Penjabat Gubernur Kaltim. Walaupun dia hanya mengemban tugas selama 1 tahun dan berakhir bulan Oktober 2024 (genap setahun menjadi Pj dan bisa diperpanjang lagi oleh Presiden), tapi dia melihat potensi di depan mata rakyat Kaltim adalah kemandirian pangan.
Dia optimistis Kaltim bisa menjadi lumbung pangan. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk memasok pangan bagi warga di IKN (Ibu Kota Nusantara).
Kalangan DPRD Kaltim sendiri, terutama di tingkat pimpinan, semuanya setuju sektor pertanian menjadi prioritas pembangunan. Tinggal merumuskan agar muncul legitimasi dan kekuatan hukum jika Kaltim ingin memprioritaskan anggaran ke sektor pertanian.
Saat terjadi Pandemi Covid-19, gerakan menahan laju inflasi sudah dilakukan rakyat Kalimantan Timur. Ketika itu (2020-2022), harga-harga kebutuhan pokok mencekik. Bahkan banyak komoditas tidak bisa diangkut. Sementara warga yang terkena pengurangan tenaga kerja juga meningkat akibat perekonomian yang macet.
Warga mulai mengatasi kebutuhan dapur sendiri. Diantaranya adalah dengan memanfaatkan lahan rumah untuk menanam kebutuhan makanan, seperti singkong dan umbi-umbian, cabai dan tomat, sayur-sayuran. Termasuk juga budidaya ikan secara sederhana dengan membuat kolam kecil.
Di beberapa desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, usaha memperkuat usaha bercocok tanam warga itu membuahkan hasil. Ada beberapa desa yang tidak begitu ketergantungan kebutuhan pangannya dari daerah lain.
“Gerakan menanam di pekarangan rumah secara besar-besaran, adalah cara jitu mengatasi inflasi,” tutur Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, dalam sebuah kesempatan.
Langkah yang ditempuh Pemkab Kutai Kartanegara dengan warganya, bisa jadi contoh untuk Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Tinggal bagaimana cara dan strateginya, agar gerakan menanam di pekarangan rumah sendiri bisa menjadi pintu masuk tercapainya ketahanan pangan. Sekaligus menahan laju inflasi. #
Reporter: Febri Ari Sandi | Editor: Wong