BERITAKALTIM.CO – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah proaktif dalam mengevaluasi dan memperbaiki proses pemilu, khususnya terkait Badan Ad hoc. Inisiatif ini diambil untuk memastikan penyegaran dalam proses pemilu yang akan datang.
Pasca-pemilu sebelumnya, KPU Kaltim merencanakan sosialisasi untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab Badan Ad hoc.
Abdul Qoyim Rasyid, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kaltim, menegaskan komitmen untuk memperbaiki proses pemilu.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak menghadapi kendala yang signifikan. Perhatian utama sekarang adalah pada KPPS, yang mengalami kekurangan SDM berkualitas.
“Kendala utama adalah kurangnya minat dan kualifikasi calon anggota KPPS. Banyak yang berminat tetapi tidak memenuhi syarat, sementara yang lain memenuhi syarat tetapi enggan bergabung.” ungkapnya. Rabu, (17/4/2023).
Rendahnya tingkat pendidikan di daerah tertinggal, terdalam, dan terluar (3T) menjadi tantangan tersendiri, yang memaksa penurunan grade persyaratan untuk menarik lebih banyak peminat.
“Seperti yang terjadi di paser, Kami menurunkan persyaratan grade dari SLTA menjadi SLTP untuk menarik peminat.” ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Rasyid dan timnya akan menggelar bimbingan teknis bersama KPU Kabupaten Kota, dengan fokus pada evaluasi Badan Ad hoc pemilu.
Sosialisasi akan dimulai sebelum masa perekrutan kembali, untuk memastikan pemahaman yang lebih baik sebelum proses rekrutmen dimulai. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam proses pemilu berikutnya di Kaltim.
“Kita akan mengadakan bimbingan teknis bersama KPU Kabupaten Kota pada 30 April 2024, untuk mengevaluasi Badan Ad Hoc pemilu,” pungkasnya. #
Reporter: Yani | Editor: Wong
